
Aksi Kejar-kejaran dan Baku Tembak, Bandar Sabu di Asahan Lolos dari Tangkapan
SUMUT Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan terlibat baku tembak dengan bandar narkoba yang membawa senjata api di Perumahan Surya Mas, Kisa
Investigasi
BALIĀ -Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, menyatakan optimisme bahwa pengolahan hutan cadangan seluas 20 hektare akan memberikan dampak positif bagi ketahanan pangan Indonesia di masa depan. Hal ini diungkapkan Raja Juli usai penanaman pohon mangrove di Bali pada Kamis (16/1).
Menurut Raja Juli, dengan mengoptimalkan pemanfaatan hutan cadangan melalui sistem tanam tumpang sari, Indonesia tidak perlu lagi mengimpor pangan. Ia bahkan menyebutkan bahwa jika program ini berhasil diterapkan secara masif, Indonesia dapat mencapai swasembada pangan tanpa harus merusak lingkungan.
Baca Juga:
“Artinya apa, kalau kita tanam satu juta hektar, kita tidak perlu impor lagi dan swasembada pangannya tercapai, tetapi hutannya tetap terjaga,” ujar Raja Juli.
Baca Juga:
Raja Juli menjelaskan lebih lanjut bahwa, berdasarkan perhitungannya, satu hektare hutan yang dikelola dengan sistem tumpang sari dapat memproduksi hingga 3,5 juta ton beras per tahun. Ini dipandang mampu menutupi kebutuhan impor beras Indonesia dalam setahun.
“Kalau kita tanam dengan cara tumpang sari di kawasan hutan, sekali lagi ini bukan melakukan deforestasi, tetapi justru memperkuat fungsi hutan. Satu hektar itu bisa memproduksi 3,5 ton beras dengan bibit terbaru,” lanjutnya.
Pemerintah juga berencana untuk mengelola sekitar 20,6 juta hektare hutan cadangan guna mendukung ketersediaan pangan, energi, dan air. Hutan cadangan adalah kawasan hutan yang belum ditetapkan peruntukannya dan tidak dibebani hak milik, sehingga berpotensi untuk dioptimalkan.
Menanggapi keraguan tentang kemungkinan adanya pembukaan lahan hutan, Raja Juli menegaskan bahwa program ini tidak akan membabat hutan. Sebaliknya, ia menekankan bahwa program ini akan memaksimalkan fungsi hutan yang sudah ada, dengan menanam tanaman pangan di bawah pohon-pohon hutan yang telah ada, tanpa merusak ekosistem.
“Jangan salah lagi, ini bukan membuka hutan. Hutan yang sudah ada akan kita tanami dengan pohon-pohon yang lebat dan di bawahnya ditanam tanaman pangan yang menguntungkan rakyat,” tegas Raja Juli.
Rencana ini diharapkan dapat dimulai dalam waktu dekat, meskipun Menteri Kehutanan belum mengungkapkan secara rinci lokasi hutan cadangan yang akan digunakan dalam program ini.
Dengan langkah ini, Indonesia berharap dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
(N/014)
SUMUT Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan terlibat baku tembak dengan bandar narkoba yang membawa senjata api di Perumahan Surya Mas, Kisa
InvestigasiJAKARTA Daud Yordan, petinju asal Indonesia yang kini juga menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, akan
NasionalMAGELANG Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bersama Staf Khusus Kem
NasionalJAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memberikan tanggapan terkait rencana Kepala
NasionalSURAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan kunjungan ke Kelurahan Kedunglumbu dan Kelurahan Sangkrah di Surakarta, Jawa T
NasionalJAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan u
NasionalBITVONLINE.COM Kunyit dan jahe, dua rempah yang sering dijadikan bahan dasar jamu tradisional, ternyata menyimpan banyak manfaat bagi keseh
Kesehatan dan OlahragaBANDUNG Sebuah insiden tragis terjadi di SMK Dharma Pertiwi, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Seorang siswa berinisial MRD (17) meningg
NasionalBITVONLINE.COM Praktik korupsi masih menjadi masalah besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Berdasarkan hasil Corruption Perception
NasionalJAKARTA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa tidak ada bentuk interve
Nasional