Selain pengenalan IKD, pemerintah juga berfokus pada sembilan layanan prioritas dalam kerangka SPBE. Salah satunya adalah pengoptimalan platform pertukaran data, yang dianggap belum sepenuhnya optimal dalam pemanfaatannya meskipun kementerian dan lembaga sudah memiliki data yang lengkap. Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya memaksimalkan layanan pembayaran digital di berbagai sektor pemerintahan.
Perubahan ini menandai evolusi sistem administrasi pemerintahan menuju model yang lebih efisien dan terhubung digital, meskipun juga memicu pertanyaan dan kekhawatiran terkait keamanan dan privasi data.
