JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Andreas Hugo Pareira, menanggapi positif rencana pemerintah untuk menyusun kembali Rancangan Undang-Undang (RUU) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Ia menilai pembentukan UU KKR sangat penting untuk memastikan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu serta mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.
Beranda
Pemerintahan
DPR Dukung Penyusunan Kembali RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat