Kontroversi ini juga menyorot perlunya keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan sekolah di Indonesia. Dalam upaya untuk menegakkan keadilan, KPAI meminta agar kebijakan sekolah terkait kenaikan kelas dievaluasi ulang untuk memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada prinsip transparansi dan keadilan.
Sebagai langkah mendukung Maulidza dan keluarganya, KPAI juga menekankan perlunya pendampingan psikologis bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus-kasus kontroversial seperti ini. “Anak-anak harus merasa aman dan didukung secara emosional dalam lingkungan pendidikan mereka,” ungkap Aris.
Dalam rangka untuk mencari keadilan bagi Maulidza, KPAI akan terus memantau perkembangan dari koordinasi dengan Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Mereka berharap bahwa hasil dari investigasi ini akan membawa kejelasan dan keadilan bagi Maulidza serta memberikan pelajaran berharga bagi sistem pendidikan di tanah air.
(N/014)
