Breaking News
Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol Tegaskan Akan Berjuang Hingga Akhir untuk Pertahankan Keputusannya Terkait Darurat Militer KPU DKI Jakarta Akan Umumkan Pemenang Pilkada 2024 Paling Lambat Tiga Hari Setelah MK Beri Pemberitahuan Proses Perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven, Hak Asuh Anak Belum Ditetapkan Update 14 Hasil Pilkada di Sumut Digugat ke Mahkamah Konstitusi Presiden Akan Resmikan Terowongan Silaturahmi Istiqlal-Katedral, Permudah Akses Wisata Religi
RedaksiContact Us
Beranda Pemerintahan Diduga Peraturan Kejaksaan Negri Kabupaten Batu Bara Yang Tidak Membolehkan Wartawan Membawa Hp Keruangan Jaksa Dianggap Telah Melanggar UU KIP.
Pemerintahan, Serba Serbi Kehidupan  

Diduga Peraturan Kejaksaan Negri Kabupaten Batu Bara Yang Tidak Membolehkan Wartawan Membawa Hp Keruangan Jaksa Dianggap Telah Melanggar UU KIP.

Redaksi
Post Views: 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berita Terkait
UMP Jakarta 2025 Ditetapkan Rp 5,39 Juta, Kenaikan 6,5 Persen Tanpa Penolakan
Duta Besar Prancis Dukung Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Indonesia
Kenaikan Pemohon Paspor 30% di Imigrasi Medan Jelang Liburan Nataru
DPR Dukung Penyusunan Kembali RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat
Sebelumnya
Laman: 1 2 3
Komentar

Baca Juga

UMP Jakarta 2025 Ditetapkan Rp 5,39 Juta, Kenaikan 6,5 Persen Tanpa Penolakan
Duta Besar Prancis Dukung Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Indonesia
Kenaikan Pemohon Paspor 30% di Imigrasi Medan Jelang Liburan Nataru
DPR Dukung Penyusunan Kembali RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat

Rekomendasi untuk kamu

UMP Jakarta 2025 Ditetapkan Rp 5,39 Juta, Kenaikan 6,5 Persen Tanpa Penolakan

Post Views: 31 Hingga saat ini, diskusi mengenai subsektor sudah mengerucut, tetapi besaran angka untuk…

Duta Besar Prancis Dukung Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Indonesia

Post Views: 31 Lebih lanjut, Penone menegaskan bahwa Prancis telah lama melaksanakan program makan bergizi…

Kenaikan Pemohon Paspor 30% di Imigrasi Medan Jelang Liburan Nataru

Post Views: 31 Imigrasi Medan juga mencatat perkembangan positif dalam permohonan paspor elektronik. Saat ini,…

DPR Dukung Penyusunan Kembali RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat

Post Views: 31 Menurut Andreas, meskipun UU KKR pernah diajukan dan sempat diundangkan, MK membatalkan…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *