Sementara itu, Khoirum Rijal menambahkan bahwa keberangkatan para pegawai tersebut memang sudah dibatalkan, dan acara Bimtek di Yogyakarta tidak akan dilanjutkan sesuai rencana. “Yang ikut adalah para Tata Usaha dan Pengelola Keuangan. Tapi kegiatan itu sudah batal,” kata Khoirum.
Dugaan Penyalahgunaan Anggaran dan Tindak Lanjut Inspektorat
Pembatalan keberangkatan ini terjadi di tengah-tengah penyelidikan yang dilakukan oleh Polresta Deli Serdang terkait dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik bidang kesehatan tahun anggaran 2023. Kasus ini melibatkan sejumlah kepala puskesmas yang diduga terlibat dalam praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di sejumlah puskesmas.
“Semua yang ada laporan Dumas (Pengaduan Masyarakat) akan kita klarifikasi. Kami masih melakukan pemeriksaan dan klarifikasi,” kata seorang pejabat Inspektorat Deli Serdang yang meminta agar seluruh pihak terkait memberikan penjelasan lebih lanjut.
Beberapa kepala puskesmas yang diduga terlibat dalam kasus korupsi ini bahkan telah dipanggil untuk diperiksa oleh Unit Tipidkor Satreskrim Polresta Deli Serdang. Sejumlah dokumen terkait pengelolaan DAK nonfisik juga telah diminta sebagai bagian dari proses penyelidikan.
Protes Terkait Penggunaan Anggaran
Wiriya Alrahman juga menanggapi protes dari beberapa pihak yang menilai Bimtek ini penting untuk meningkatkan kapasitas pegawai dalam pengelolaan administrasi kesehatan. Ia mengakui bahwa Bimtek dapat memberikan manfaat, namun ia menegaskan bahwa penggunaan anggaran harus memiliki skala prioritas.
