Barisan Pro-Demokrasi meminta kepada Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, untuk segera mengusut tuntas kasus ini, termasuk menyelidiki dan menindak tegas para pelaku serta pihak-pihak yang menyuruh atau bertanggung jawab atas aksi premanisme tersebut.
“Kami juga mendesak agar negara hadir dalam menegakkan hukum dan memastikan kejadian serupa tidak terulang. Aksi pembubaran diskusi merupakan bentuk teror kepada warga negara yang seharusnya mendapatkan perlindungan atas hak-haknya,” lanjut pernyataan Barisan Pro-Demokrasi.
Dalam kesempatan yang sama, Barisan Pro-Demokrasi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak tunduk pada aksi-aksi premanisme dan teror yang mengancam kebebasan berekspresi. “Warga masyarakat dan setiap individu rakyat Indonesia kami imbau untuk terus berani menyuarakan dan menjalankan hak-haknya sebagai warga negara yang berdaulat,” pungkas mereka.
Polisi Amankan Lima Orang, Dua Jadi Tersangka
Polda Metro Jaya bergerak cepat menyelidiki insiden ini dan telah mengamankan lima orang yang diduga terlibat. Mereka adalah FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. Dari kelima orang tersebut, dua di antaranya, yakni FEK dan GW, ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti melakukan perusakan dan penganiayaan terhadap sekuriti hotel.
“Ada dua yang terindikasi melakukan tindak pidana baik itu pengerusakan maupun penganiayaan terhadap sekuriti dari hotel Grand Kemang,” jelas Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya, di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Minggu (29/9).
Menurut Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Djati Wiyoto, para pelaku melakukan unjuk rasa tandingan yang menolak keberadaan diskusi tersebut dengan alasan acara tidak memiliki izin dan dianggap dapat memecah belah bangsa. Namun, aksi tersebut kemudian berubah menjadi pembubaran paksa yang disertai dengan perusakan.
Forum Tanah Air dan Tokoh yang Hadir
Diskusi Forum Tanah Air yang dibubarkan ini mengangkat tema “Silaturahmi Kebangsaan Diaspora bersama Tokoh dan Aktivis Nasional.” Diskusi tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, termasuk eks Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin, pakar hukum tata negara Refly Harun, Said Didu, eks Danjen Kopassus Soenarko, Marwan Batubara, serta Rizal Fadhilah.
