Selain itu, Vera mengungkapkan adanya kejadian di daerah Kalibata, Jakarta Selatan, di mana masyarakat diminta memotret KTP saat menerima bansos. Mereka disuruh untuk memberikan bukti bahwa mereka akan memilih calon tertentu di Tempat Pemungutan Suara (TPS), menciptakan situasi yang menimbulkan keraguan dan ketidakadilan.
Dalam konteks ini, Ketua Bawaslu periode 2017-2022, Abhan, menekankan perlunya upaya pencegahan politisasi bansos di tengah pemilu. Abhan mendesak agar pembagian bansos ditangguhkan sementara hingga masa Pemilu 2024 berakhir. Ia berharap Bawaslu dapat memberikan rekomendasi tegas terkait penghentian sementara pembagian bansos untuk menghindari penyalahgunaan dan menjaga netralitas proses pemilu.
Dalam konteks politisasi bansos, munculnya pernyataan Menteri Perdagangan dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, yang menyebut Presiden Jokowi sebagai pemberi bantuan, menjadi sorotan. Pernyataan ini memunculkan protes karena penggunaan dana negara untuk bansos seharusnya tidak diatributkan sebagai bantuan pribadi Presiden. Konteks politik yang semakin memanas menjelang Pemilu 2024 semakin menegaskan urgensi pengawasan dan keberlanjutan pembahasan terkait politisasi bansos.
(A/14)
