Gajinya Rp77 Juta, Tapi Gazalba Saleh Bisa Kantongi Rp1 Miliar Sebulan

JAKARTA  -Peristiwa kontroversial mengenai gaji Hakim Agung nonaktif, Gazalba Saleh, terus memunculkan gelombang kehebohan di dunia hukum Indonesia. Pada sidang kasus gratifikasi dan pencucian uang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin (5/8/2024), pengungkapan terbaru mengenai pendapatan Gazalba Saleh menjadi sorotan utama. Sebagai saksi kunci, Kepala Bagian Perencanaan Mahkamah Agung, Citra Maulana, mengungkapkan detail yang mengejutkan tentang penghasilan bulanan Gazalba Saleh selama menjabat sebagai Hakim Agung.

Dalam ruang sidang, Hakim Fahzal Hendri mempertanyakan secara langsung kepada Citra Maulana tentang gaji yang diterima Gazalba Saleh sebagai Hakim Agung. Dengan lugas, Citra Maulana mengungkapkan bahwa gaji pokok Gazalba Saleh mencapai Rp77.128.000 per bulan. Namun, yang lebih menghebohkan adalah fakta bahwa Gazalba Saleh juga mendapatkan intensif berdasarkan jumlah perkara yang ditanganinya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2021 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung.

“PP 82 ini menentukan bahwa semakin banyak perkara yang ditangani, semakin besar honor yang diterima, bisa mencapai ratusan juta rupiah bahkan hingga miliaran,” ungkap Citra Maulana.

Baca Juga:

• Rosan Roeslani Bantah LG Mundur Total dari Investasi Baterai Listrik di RI, Proyek Lanjut dengan Mitra Baru
• Teror Terhadap Pendulang Emas di Papua, 10 Kamp Terbakar, Pelaku Diduga Kelompok Kriminal Bersenjata

Menurut keterangan Citra Maulana, total honor yang diterima Gazalba Saleh selama menjabat sebagai Hakim Agung mencapai angka yang mencengangkan, yakni sekitar Rp6,7 miliar. Hal ini mencakup berbagai jenis honor dan intensif yang diperoleh Gazalba Saleh dari tahun ke tahun, seiring dengan bertambahnya jumlah perkara yang ditanganinya.

Perincian honor tersebut menjadi titik terang bagi penyidik dalam kasus Gazalba Saleh, yang saat ini tengah disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Gazalba Saleh sendiri merupakan Hakim Agung nonkarir yang meskipun tidak memiliki status karir, tetapi tetap mendapatkan fasilitas dan hak-hak yang setara dengan Hakim Agung karir berdasarkan PP 82 Tahun 2021.

Baca Juga:

• Pria Jambi Gagal Maju Jadi Ketua RT Karena Belum Menikah, Laporkan ke Ombudsman
• TNI Angkatan Udara Tegaskan Tidak Terlibat dalam Kepemilikan Sirkus OCI

Kasus ini bukan hanya sekadar kontroversi atas gaji seorang pejabat, namun juga menyoroti transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di lembaga peradilan. Pengungkapan ini memunculkan pertanyaan kritis tentang etika dan integritas seorang hakim, serta perlunya evaluasi mendalam terhadap sistem penghargaan dan penghormatan bagi pejabat publik di Indonesia.

Sementara itu, penjelasan Citra Maulana mengenai perkara ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang mekanisme honorarium bagi hakim di Indonesia. Dalam konteks ini, pemerintah dan institusi peradilan dituntut untuk menjaga transparansi dan memastikan bahwa penghormatan dan penghargaan yang diberikan kepada pejabat publik tidak melanggar prinsip-prinsip moral dan hukum yang berlaku.

Ke depannya, peristiwa ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi perbaikan sistem pengelolaan keuangan di Mahkamah Agung dan lembaga peradilan lainnya, guna memastikan bahwa setiap pengeluaran negara dan fasilitas yang diberikan kepada pejabat publik sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan efisiensi.

(N/014)

Rosan Roeslani Bantah LG Mundur Total dari Investasi Baterai Listrik di RI, Proyek Lanjut dengan Mitra Baru

Teror Terhadap Pendulang Emas di Papua, 10 Kamp Terbakar, Pelaku Diduga Kelompok Kriminal Bersenjata

Pria Jambi Gagal Maju Jadi Ketua RT Karena Belum Menikah, Laporkan ke Ombudsman

TNI Angkatan Udara Tegaskan Tidak Terlibat dalam Kepemilikan Sirkus OCI

Dugaan Penghasutan Ijazah Palsu Jokowi: Roy Suryo dan Tiga Tokoh Lainnya Dilaporkan ke Polisi

Keputusan BI Disorot, Dolar AS Turun ke Rp16.850