
Dirkrimsus Poldasu Diminta Periksa Kepala Inspektorat Batubara Terkait Pengelolaan Anggaran
BATUBARA Meski sebagai pengawas internal, tidak berarti Inspektorat bersih dalam mengelola anggaran. Lihat saja Inspektorat Batubara yan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA –Isu mengenai reshuffle kabinet Indonesia Maju kembali mencuat, dengan spekulasi yang mengaitkan penggantian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dengan Supratman Andi Agtas, seorang politikus dari Partai Gerindra. Meskipun rumor ini sudah beredar luas, Juru Bicara PDI Perjuangan, Chico Hakim, mengungkapkan bahwa partainya belum menerima konfirmasi resmi mengenai perubahan tersebut.
“Kami belum tahu apakah betul pak Yasonna akan diganti, apalagi terkait isu ini. Kita tunggu saja nanti kami akan memberikan komentar kalau sudah ada kepastian,” kata Chico Hakim dalam keterangannya kepada wartawan pada Selasa (13/8/2024). Chico menegaskan bahwa PDI Perjuangan belum mendapatkan informasi resmi mengenai kabar reshuffle yang beredar di kalangan media dan publik.
Reshuffle dan Sinkronisasi Pemerintah
Baca Juga:
Chico juga mengungkapkan harapannya agar jika reshuffle kabinet benar-benar dilakukan, keputusan tersebut tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politik semata, seperti pembagian jabatan. Ia menyatakan, “Harapan kami reshuffle kabinet ini bukan sekadar untuk yang sering disebut bagi-bagi jabatan utamanya juga dengan alasan sinkronisasi dengan pemerintahan ke depan.” Menurut Chico, masa transisi kepemimpinan adalah hal yang bukan baru di Indonesia, sehingga penting bagi reshuffle ini dilakukan dengan alasan yang lebih substansial.
“Reshuffle ini harus didasari dan ditujukan demi meningkatkan kinerja kabinet,” imbuhnya. Chico menyoroti berbagai permasalahan sosial yang tengah dihadapi Indonesia, dan menekankan bahwa peningkatan kinerja kabinet sangat penting, terutama di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo.
Baca Juga:
Konteks dan Harapan Terhadap Kabinet
Kendati tidak ada konfirmasi resmi mengenai reshuffle, spekulasi ini menggambarkan dinamika politik yang sedang berlangsung menjelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Kinerja kabinet dalam mengatasi berbagai isu, seperti perekonomian dan masalah sosial, menjadi sorotan utama publik dan berbagai pihak terkait. Dalam konteks ini, PDI Perjuangan berharap agar perubahan apapun yang dilakukan dalam kabinet dapat memberikan dampak positif dan mendukung penyelesaian berbagai masalah mendesak yang dihadapi oleh rakyat Indonesia.
Chico Hakim menutup keterangannya dengan menekankan pentingnya tindakan yang berdampak nyata, “Harapan kami reshuffle kabinet di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja yang sesungguhnya justru di beberapa bulan terakhir persoalan perekonomian rakyat begitu mendesak untuk diselesaikan.”
Dengan demikian, meskipun kabar mengenai reshuffle kabinet masih berupa rumor, PDI Perjuangan menunjukkan sikap hati-hati dan berharap agar setiap langkah yang diambil dapat memberikan kontribusi positif bagi pemerintah dan rakyat Indonesia.
(N/014)
BATUBARA Meski sebagai pengawas internal, tidak berarti Inspektorat bersih dalam mengelola anggaran. Lihat saja Inspektorat Batubara yan
Hukum dan KriminalJAKARTA Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, menyampaikan bahwa Konklaf untuk memilih Paus pengganti Paus Fransiskus kemungkinan
AgamaDeliserdang Yayasan Perguruan Islam Terpadu (YP IT) Al Ikhwan sukses menggelar AI Fest atau Al Ikhwan Festival, sebuah festival pendidika
KomunitasBATAM Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pelabuhan Internasio
PemerintahanJAKARTA Sidang perdana gugatan uji materiil terhadap UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diajukan Ariel NOAH dan 28 m
EntertainmentKARANGANYAR Kepolisian Resor (Polres) Karanganyar berhasil menggagalkan peredaran pupuk subsidi yang dijual di luar wilayah seharusnya. Dal
Hukum dan KriminalJAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), absen dalam dua agenda sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Suraka
NasionalTOBA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba bekerja sama dengan Satker PJN Wilayah II dan Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Sumate
PemerintahanINDIA Pemerintah Pakistan mengambil langkah tegas dengan mengusir sejumlah pejabat diplomatik India dan menutup wilayah udaranya untuk pesa
InternasionalMEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Johanes Andy Tanbun Eugene alias Abun dengan pidana penjara selama 13 tahun atas perbuat
Hukum dan Kriminal