
Dirkrimsus Poldasu Diminta Periksa Kepala Inspektorat Batubara Terkait Pengelolaan Anggaran
BATUBARA Meski sebagai pengawas internal, tidak berarti Inspektorat bersih dalam mengelola anggaran. Lihat saja Inspektorat Batubara yan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA –Menjelang akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, muncul isu mengenai kemungkinan reshuffle kabinet. Salah satu nama yang sering disebut dalam spekulasi ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly. Isu reshuffle ini menambah ketegangan di politik Indonesia menjelang pergantian kepemimpinan.
Respon Yasonna Laoly Terhadap Isu Reshuffle
Saat ditemui setelah peluncuran desain baru paspor RI di Hotel Kempinski, Jakarta, pada Sabtu (17/8/2024), Yasonna Laoly memberikan tanggapan mengenai rumor tersebut. Yasonna menegaskan bahwa keputusan mengenai reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. “Itu reshuffle kewenangan sepenuhnya presiden Indonesia,” ujarnya, menegaskan bahwa hal tersebut berada di luar kendalinya.
Baca Juga:
Lebih lanjut, Yasonna menambahkan, “Am I ready or not? I am more than ready,” menunjukkan kesiapan mentalnya untuk menghadapi segala kemungkinan yang ada. Ia kemudian meminta masyarakat untuk bersabar dan menunggu keputusan resmi. “Kita tunggu besok, eh lusa,” ungkapnya dengan nada humor, menunjukkan sikap tenang meskipun dalam situasi yang penuh spekulasi ini.
Konteks Isu Reshuffle Kabinet
Baca Juga:
Isu reshuffle kabinet ini bukanlah hal baru dalam dinamika politik Indonesia, terutama menjelang akhir masa jabatan Presiden. Sebelumnya, ada rumor bahwa Presiden Jokowi berencana mengganti beberapa menteri. Beberapa nama yang sempat beredar adalah Bahlil Lahadalia yang dikabarkan akan menggantikan Arifin Tasrif sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Rosan Roeslani yang disebut-sebut akan menggantikan Bahlil sebagai Menteri Investasi.
Isu ini semakin diperkuat oleh laporan mengenai pembentukan tim khusus oleh Presiden untuk mengkaji legalitas kepengurusan baru PDIP. Dalam kabar yang beredar, Presiden Jokowi dikabarkan menegur Yasonna Laoly terkait pengesahan kepengurusan baru PDIP, yang kemudian memunculkan spekulasi mengenai reshuffle kabinet.
Penegasan Koordinator Staf Khusus Presiden
Menanggapi kabar tersebut, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memberikan klarifikasi pada 7 Agustus 2024. Ari menegaskan bahwa hingga saat ini, belum ada rencana atau agenda reshuffle kabinet. “Sampai saat ini belum ada rencana atau agenda reshuffle kabinet seperti isu yang beredar,” kata Ari, menenangkan spekulasi yang berkembang di masyarakat.
Kesimpulan
Meskipun isu reshuffle kabinet mencuat seiring dengan kabar bahwa Presiden Jokowi akan melakukan perubahan dalam jajaran kabinetnya, baik Yasonna Laoly maupun pihak istana telah memberikan klarifikasi mengenai situasi ini. Yasonna menekankan kesiapan dan sikap positifnya terhadap segala kemungkinan, sementara pihak istana menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai reshuffle.
Isu reshuffle ini akan terus menjadi perhatian publik, terutama karena dampaknya terhadap stabilitas pemerintahan dan kebijakan yang akan diambil di akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Masyarakat dan pengamat politik akan terus memantau perkembangan lebih lanjut mengenai keputusan akhir yang akan diambil oleh Presiden.
(N/014)
BATUBARA Meski sebagai pengawas internal, tidak berarti Inspektorat bersih dalam mengelola anggaran. Lihat saja Inspektorat Batubara yan
Hukum dan KriminalJAKARTA Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, menyampaikan bahwa Konklaf untuk memilih Paus pengganti Paus Fransiskus kemungkinan
AgamaDeliserdang Yayasan Perguruan Islam Terpadu (YP IT) Al Ikhwan sukses menggelar AI Fest atau Al Ikhwan Festival, sebuah festival pendidika
KomunitasBATAM Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pelabuhan Internasio
PemerintahanJAKARTA Sidang perdana gugatan uji materiil terhadap UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diajukan Ariel NOAH dan 28 m
EntertainmentKARANGANYAR Kepolisian Resor (Polres) Karanganyar berhasil menggagalkan peredaran pupuk subsidi yang dijual di luar wilayah seharusnya. Dal
Hukum dan KriminalJAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), absen dalam dua agenda sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Suraka
NasionalTOBA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba bekerja sama dengan Satker PJN Wilayah II dan Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Sumate
PemerintahanINDIA Pemerintah Pakistan mengambil langkah tegas dengan mengusir sejumlah pejabat diplomatik India dan menutup wilayah udaranya untuk pesa
InternasionalMEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Johanes Andy Tanbun Eugene alias Abun dengan pidana penjara selama 13 tahun atas perbuat
Hukum dan Kriminal