JAKARTA – Dalam video yang diunggah pada akun Instagram @ericktohir, Erick Thohir menegaskan bahwa kenaikan tunjangan kinerja ini merupakan hasil dari kesepakatan pemerintah untuk meningkatkan kompensasi bagi pegawai di kementerian yang dipimpinnya. “Justru bagaimana kalau kita gagal bisa kembali bangkit, salah satunya keberhasilan kita mengegolkan tukin kita naik,” ujar Erick. Kenaikan ini, menurutnya, adalah salah satu upaya untuk memotivasi dan memberikan penghargaan lebih bagi para pegawai yang telah berkontribusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.
Detail Kenaikan Tunjangan
Sebelumnya, tunjangan kinerja untuk pegawai di lingkungan Kementerian BUMN diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 119 Tahun 2017. Berdasarkan peraturan tersebut, nilai tukin untuk berbagai kelas jabatan bervariasi, mulai dari Rp 2.531.250 untuk kelas jabatan terendah hingga Rp 33.240.000 untuk kelas jabatan tertinggi. Dengan adanya kenaikan 100 persen, tunjangan terbesar akan meningkat menjadi Rp 66.480.000, sedangkan tunjangan terkecil akan menjadi Rp 5.062.500.
Baca Juga:
Peningkatan tunjangan ini tentunya akan memberikan dampak besar bagi pegawai Kementerian BUMN. Dengan adanya kenaikan yang signifikan, diharapkan akan meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai serta mendukung pencapaian tujuan organisasi. Kenaikan ini juga diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan pegawai, mengingat tunjangan kinerja merupakan bagian penting dari total kompensasi yang diterima oleh ASN.
Reaksi dan Harapan
Baca Juga:
Kenaikan tunjangan kinerja ini disambut positif oleh banyak pihak. Para pegawai Kementerian BUMN menganggap langkah ini sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kerja keras mereka. Selain itu, kenaikan ini juga diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja dan produktivitas di lingkungan kementerian.
Namun, keputusan ini juga tidak lepas dari tantangan. Beberapa pihak mungkin akan mempertanyakan keberlanjutan dari kenaikan tunjangan ini, terutama dalam konteks anggaran negara dan prioritas fiskal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa peningkatan tunjangan ini didukung oleh perencanaan anggaran yang matang dan berkelanjutan.
Perspektif Jangka Panjang
Peningkatan tunjangan kinerja adalah langkah strategis yang bisa memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Dengan memberikan penghargaan yang lebih tinggi kepada pegawai, pemerintah berharap dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi kerja di sektor BUMN. Hal ini juga sejalan dengan upaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan memastikan bahwa pegawai Kementerian BUMN memiliki insentif yang memadai untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik.
Ke depan, perlu adanya evaluasi dan pemantauan terus-menerus terhadap implementasi kenaikan tunjangan ini. Pemerintah perlu memastikan bahwa kenaikan tersebut diterima dengan baik oleh pegawai dan memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Dengan pengumuman ini, Kementerian BUMN menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan mendorong kinerja yang lebih baik. Kenaikan tunjangan kinerja hingga 100 persen adalah langkah besar yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi pegawai dan organisasi secara keseluruhan. Masyarakat dan pihak terkait akan terus memantau perkembangan ini untuk memastikan bahwa keputusan tersebut memberikan manfaat yang maksimal dan berkelanjutan.
(N/014)
BATUBARA Meski sebagai pengawas internal, tidak berarti Inspektorat bersih dalam mengelola anggaran. Lihat saja Inspektorat Batubara yan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, menyampaikan bahwa Konklaf untuk memilih Paus pengganti Paus Fransiskus kemungkinan
Agama
Deliserdang Yayasan Perguruan Islam Terpadu (YP IT) Al Ikhwan sukses menggelar AI Fest atau Al Ikhwan Festival, sebuah festival pendidika
Komunitas
BATAM Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pelabuhan Internasio
Pemerintahan
JAKARTA Sidang perdana gugatan uji materiil terhadap UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diajukan Ariel NOAH dan 28 m
Entertainment
KARANGANYAR Kepolisian Resor (Polres) Karanganyar berhasil menggagalkan peredaran pupuk subsidi yang dijual di luar wilayah seharusnya. Dal
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), absen dalam dua agenda sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Suraka
Nasional
TOBA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba bekerja sama dengan Satker PJN Wilayah II dan Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Sumate
Pemerintahan
INDIA Pemerintah Pakistan mengambil langkah tegas dengan mengusir sejumlah pejabat diplomatik India dan menutup wilayah udaranya untuk pesa
Internasional
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Johanes Andy Tanbun Eugene alias Abun dengan pidana penjara selama 13 tahun atas perbuat
Hukum dan Kriminal
