JAKARTA –Anggota Komisi II DPR RI, Wahyu Sanjaya, mengungkapkan keputusan penting mengenai tenaga non-ASN (non-Aparatur Sipil Negara) yang tidak terdaftar dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar pada hari ini, Wahyu menyarankan agar tenaga non-ASN yang terdaftar namun tidak masuk dalam formasi PPPK 2024 diangkat sebagai PPPK paruh waktu.
Rapat ini dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), serta sejumlah lembaga terkait, termasuk Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, dan Arsip Nasional Republik Indonesia. Wahyu Sanjaya menyatakan, “Kami (Komisi II) sepakat bahwa Pegawai Non-ASN yang terdaftar tetapi tidak masuk dalam usulan formasi PPPK 2024 harus diangkat menjadi PPPK paruh waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”
Penataan Tenaga Non-ASNDalam rapat tersebut, juga disepakati bahwa penataan tenaga non-ASN harus diselesaikan paling lambat Desember 2024. Pemerintah berkomitmen untuk menata tenaga non-ASN sesuai dengan amanat Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan verifikasi dan validasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terdapat sekitar 99.994 tenaga non-ASN yang telah memenuhi kriteria penataan.
Baca Juga:Komitmen DPR dan Pemerintah
Wahyu Sanjaya, yang berasal dari Partai Demokrat, telah lama menyuarakan aspirasi tenaga honorer dan non-ASN di lingkungan pemerintahan. Dia menekankan pentingnya memperhatikan nasib mereka dan memastikan bahwa mereka mendapatkan kesempatan yang adil dalam formasi PPPK. “Keputusan ini memberikan harapan bagi tenaga honorer dan non-ASN yang selama ini menunggu kejelasan status kepegawaian mereka. Dengan adanya komitmen ini, mereka masih memiliki peluang untuk diangkat sebagai PPPK paruh waktu, sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujarnya.
Jadwal Seleksi PPPK 2024Menurut kesepakatan rapat, pendaftaran seleksi PPPK tahun 2024 akan dimulai pada 26 September 2024 dan berlangsung hingga 31 Desember 2024. Keputusan ini diharapkan dapat membantu tenaga non-ASN yang belum terdaftar dalam formasi PPPK 2024 untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam formasi PPPK paruh waktu.
Baca Juga:Kesimpulan Rapat
Rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR RI dan Pemerintah menghasilkan beberapa kesimpulan penting:
Penyelesaian Penataan Non-ASN: Penataan tenaga non-ASN harus diselesaikan paling lambat Desember 2024 sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2023. Kepatuhan pada Peraturan: Penataan tenaga non-ASN tetap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan PPPK Paruh Waktu: Tenaga non-ASN yang terdaftar tetapi tidak termasuk dalam formasi PPPK 2024 harus diangkat sebagai PPPK paruh waktu. Jadwal Seleksi PPPK 2024: Pendaftaran seleksi PPPK 2024 akan dimulai pada 26 September 2024 dan berlangsung hingga 31 Desember 2024.Dengan keputusan ini, diharapkan tenaga honorer dan non-ASN yang telah lama menunggu akan mendapatkan kepastian mengenai status kepegawaian mereka dan dapat berkontribusi secara maksimal dalam sektor publik.
(N/014)
BATUBARA Meski sebagai pengawas internal, tidak berarti Inspektorat bersih dalam mengelola anggaran. Lihat saja Inspektorat Batubara yan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, menyampaikan bahwa Konklaf untuk memilih Paus pengganti Paus Fransiskus kemungkinan
Agama
Deliserdang Yayasan Perguruan Islam Terpadu (YP IT) Al Ikhwan sukses menggelar AI Fest atau Al Ikhwan Festival, sebuah festival pendidika
Komunitas
BATAM Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pelabuhan Internasio
Pemerintahan
JAKARTA Sidang perdana gugatan uji materiil terhadap UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diajukan Ariel NOAH dan 28 m
Entertainment
KARANGANYAR Kepolisian Resor (Polres) Karanganyar berhasil menggagalkan peredaran pupuk subsidi yang dijual di luar wilayah seharusnya. Dal
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), absen dalam dua agenda sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Suraka
Nasional
TOBA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba bekerja sama dengan Satker PJN Wilayah II dan Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Sumate
Pemerintahan
INDIA Pemerintah Pakistan mengambil langkah tegas dengan mengusir sejumlah pejabat diplomatik India dan menutup wilayah udaranya untuk pesa
Internasional
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Johanes Andy Tanbun Eugene alias Abun dengan pidana penjara selama 13 tahun atas perbuat
Hukum dan Kriminal
