JAKARTA –Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan menggelar rapat konsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Selasa, 10 September 2024, untuk membahas fenomena kotak kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, mengungkapkan bahwa rapat tersebut akan mempertimbangkan tiga opsi terkait penanganan daerah dengan kotak kosong.
“Ketiga opsi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing,” kata Mardani dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Ahad, 8 September 2024, seperti dikutip dari Antara.
Opsi pertama yang akan dibahas adalah melakukan pilkada ulang dengan kotak kosong melawan pasangan calon yang ada, sebuah skenario yang sudah terjadi di beberapa daerah. “Opsi kedua adalah mempercepat pelaksanaan pilkada ke dua tahun ke depan, dengan membuka pendaftaran baru selama periode ini dijabat oleh penjabat kepala daerah,” jelas Mardani. Opsi ketiga adalah menjabat kepala daerah dengan penjabat selama lima tahun ke depan jika kotak kosong menang pada Pilkada 2024.
Baca Juga:
KPU RI telah mengkonfirmasi kehadirannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR untuk membahas fenomena kotak kosong. “Kami akan membahas langkah-langkah yang harus diambil jika kotak kosong menang dalam Pilkada 2024,” kata Komisioner KPU August Mellaz saat ditemui di Kantor KPU RI pada Jumat, 6 September 2024.
KPU juga telah berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo dan Kementerian Dalam Negeri mengenai strategi yang harus diambil jika kotak kosong memenangkan Pilkada di daerah dengan calon tunggal. “KPU membuka opsi untuk menggelar pilkada ulang pada akhir 2025, jika kotak kosong menang. Persiapan tahapan pilkada biasanya memerlukan waktu sekitar sembilan bulan, sehingga pilkada ulang mungkin akan diadakan menjelang akhir tahun 2025,” tambah Mellaz.
Baca Juga:
Hingga Rabu, 4 September 2024, KPU mencatat terdapat 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon atau calon tunggal pada Pilkada 2024. Daerah-daerah ini terdiri dari satu provinsi, 35 kabupaten, dan lima kota. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI juga akan menghadiri RDP untuk membahas daerah-daerah tersebut. “Kami siap mengikuti proses rapat dan melaksanakan hasilnya,” kata Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty, pada Jumat, 6 September 2024.
Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus, menilai bahwa opsi pilkada ulang adalah yang terbaik jika kotak kosong menang. Legislator Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan bahwa tidak realistis untuk menunggu lima tahun hingga pilkada berikutnya. “Pemerintahan daerah yang dijabat oleh penjabat selama lima tahun akan cenderung stagnan dan tidak aspiratif. Perpanjangan penjabat kepala daerah hanya untuk persiapan pilkada berikutnya, dan perpanjangan hingga lima tahun melanggar asas demokrasi,” tegas Guspardi.
Dengan beragam opsi yang sedang dipertimbangkan, rapat konsultasi pada 10 September 2024 akan menjadi momen penting untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam menangani fenomena kotak kosong di Pilkada 2024.
BATUBARA Meski sebagai pengawas internal, tidak berarti Inspektorat bersih dalam mengelola anggaran. Lihat saja Inspektorat Batubara yan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, menyampaikan bahwa Konklaf untuk memilih Paus pengganti Paus Fransiskus kemungkinan
Agama
Deliserdang Yayasan Perguruan Islam Terpadu (YP IT) Al Ikhwan sukses menggelar AI Fest atau Al Ikhwan Festival, sebuah festival pendidika
Komunitas
BATAM Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pelabuhan Internasio
Pemerintahan
JAKARTA Sidang perdana gugatan uji materiil terhadap UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diajukan Ariel NOAH dan 28 m
Entertainment
KARANGANYAR Kepolisian Resor (Polres) Karanganyar berhasil menggagalkan peredaran pupuk subsidi yang dijual di luar wilayah seharusnya. Dal
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), absen dalam dua agenda sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Suraka
Nasional
TOBA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba bekerja sama dengan Satker PJN Wilayah II dan Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Sumate
Pemerintahan
INDIA Pemerintah Pakistan mengambil langkah tegas dengan mengusir sejumlah pejabat diplomatik India dan menutup wilayah udaranya untuk pesa
Internasional
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Johanes Andy Tanbun Eugene alias Abun dengan pidana penjara selama 13 tahun atas perbuat
Hukum dan Kriminal
