Batu Bara – Dugaan kecurangan dalam pembangunan sejumlah sekolah di Kabupaten Batu Bara mencuat setelah adanya laporan dari masyarakat. Pada Rabu (18/9/2024), tim media turun langsung ke lapangan untuk mengecek informasi terkait proyek pembangunan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang dianggap penuh kejanggalan.
Anggaran yang disebut fantastis serta kualitas bangunan yang rendah memicu kecurigaan publik dan media. Untuk memperoleh klarifikasi, wartawan BITV mencoba menghubungi Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.
Baca Juga:
Saat meminta konfirmasi, Kepala Dinas Pendidikan Batu Bara, Johnes Marpaung, tidak berada di tempat. Melalui pesan WhatsApp, Kadisdik menginformasikan bahwa ia sedang berada di luar kota, meminta media untuk datang kembali pada Senin (23/9/2024) sekitar pukul 10:00 WIB untuk mendapatkan penjelasan.
Baca Juga:
Namun, pada waktu yang dijanjikan, Johnes Marpaung kembali tidak bisa ditemui. Saat dihubungi kembali melalui WhatsApp, ia menyatakan tidak bisa memberikan keterangan terkait Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek pembangunan sekolah, dengan alasan dokumen tersebut belum diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pertanyaannya, apakah ini memang sesuai dengan prosedur?
Dugaan pelanggaran Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No. 14 Tahun 2008 semakin menguat. Pasal 1 UU KIP menyatakan bahwa badan publik wajib memberikan informasi yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon, kecuali informasi yang dikecualikan.
Redaksi BITV telah melayangkan surat resmi permintaan salinan RAB kepada Kadisdik Batu Bara, namun hingga kini belum ada tanggapan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi pengelolaan dana pembangunan sekolah di Kabupaten Batu Bara. Mengapa ada keengganan untuk memberikan salinan data RAB? Jika pekerjaan telah sesuai dengan RAB, seharusnya tidak ada alasan untuk menolak memberikan data kepada media agar masyarakat dapat mengetahui yang sebenarnya.
Tim BITV terus memantau perkembangan kasus ini dan menunggu klarifikasi resmi dari Dinas Pendidikan. Redaksi BITV juga berencana menyurati Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara guna meminta kejelasan lebih lanjut.(Redaksi Bitv)
MEDAN Seorang pria berinisial Adelan Perdana (25) ditangkap oleh polisi setelah melakukan penganiayaan terhadap Muhammad Khadafi Chaniago,
Hukum dan Kriminal
JATIM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ketua DPD RI periode 20192024, La Nyalla Mattalitti, di Surabaya, Jawa Timur. P
Politik
JAKARTA Pengusaha sawit Surya Darmadi kembali menjadi sorotan setelah didakwa merugikan negara sebesar Rp 78,6 triliun. Dalam sidang di Pen
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kejaksaan Agung membongkar praktik suap besarbesaran dalam perkara korupsi persetujuan ekspor crude palm oil (CPO) yang menyeret
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Maskapai Batik Air memberikan penjelasan resmi terkait insiden seorang penumpang wanita berinisial FA yang mengaku membawa bom saat
Nasional
NTT Gunung Lewotobi Lakilaki kembali mengalami erupsi hebat pada Rabu (16/4/2025) subuh, disertai suara dentuman keras yang terdengar hin
Peristiwa
MEDAN Tiga tersangka kasus judi online yang ditangkap dari tempat hiburan malam Heaven Seven (H7) Club & KTV resmi dijebloskan ke Rumah Tah
Hukum dan Kriminal
BITVONLINE.COM Telur rebus menjadi pilihan makanan sehat yang mudah diolah dan kaya nutrisi. Selain praktis, makanan ini juga digemari kare
Kesehatan
bitvonline.comHarga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang masa dalam perdagangan hari ini,
Ekonomi
GARUT Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengambil tindakan tegas dengan menangguhkan sementara Surat Tanda Registrasi (STR) milik seorang
Hukum dan Kriminal