JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Alien Mus, mempertanyakan peruntukan lahan seluas 20 juta hektare yang akan digunakan dalam program hutan cadangan dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Program ini bertujuan untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan air di Indonesia.
Dalam rapat kerja yang digelar pada Kamis (23/1/2025), Komisi IV DPR bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar, membahas soal penggunaan lahan tersebut. Alien Mus menyampaikan bahwa setelah menanyakan kepada Kementerian Pertanian, mereka mendapat keterangan bahwa kebutuhan lahan untuk ketersediaan pangan nasional hanya sekitar satu juta hektare. “Pak, kami juga masih bertanya, 20 juta hektare itu pembebasannya benar-benar untuk apa?
Kami juga menanyakan Kementerian Pertanian bahwa yang dibutuhkan untuk ketersediaan pangan nasional kita itu satu juta hektare, kalau saya nggak salah,” kata Alien dalam rapat tersebut. Senada dengan Alien, anggota Komisi IV lainnya, Arif Rahman, juga mengungkapkan kebingungannya mengenai asal usul angka 20,6 juta hektare yang disebutkan oleh Kemenhut.
Baca Juga:
Arif menekankan bahwa angka tersebut harus didasarkan pada kajian yang mendalam, mengingat hutan merupakan kawasan krusial dengan dampak sosial, ekonomi, dan hukum yang besar. “Karena kalau identifikasi menurut saya tidak memenuhi unsur, ini tidak boleh serampangan masalah hutan ini. Karena dampaknya di kemudian hari, ini akan menjadi masalah buat masyarakat.
Banjir, nah ini harus dipertimbangkan karena ini berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, faktor hukum dan lain-lain,” ujar Arif. Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa Kemenhut telah mengidentifikasi 20 juta hektare hutan yang dapat dimanfaatkan sebagai hutan cadangan untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan air.
Baca Juga:
Program ini juga mencakup rencana penanaman pohon aren yang dapat menghasilkan bioetanol sebagai bahan bakar alternatif. “Dengan menanam pohon aren, 1 hektare bisa menghasilkan 24 ribu kiloliter bioetanol. Jika 1,5 juta hektare ditanami pohon aren, kita bisa menghasilkan 24 juta kiloliter bioetanol yang dapat menggantikan impor BBM sebesar 26 juta kiloliter,” jelas Raja Antoni.
Kemenhut juga menyebutkan potensi 1,1 juta hektare lahan yang dapat menghasilkan 3,5 juta ton beras per tahun, yang setara dengan total impor beras Indonesia pada tahun 2023. Namun, perdebatan mengenai angka 20 juta hektare ini diharapkan dapat segera menemukan titik terang melalui kajian lebih lanjut agar kebijakan tersebut dapat diterima dengan baik oleh semua pihak.
(CHRISTIE)
MEDAN Kapolres Binjai Polda Sumatera Utara, AKBP Bambang C. Utomo, S.H., S.I.K., M.Si., bersama jajaran Polres Binjai, membagikan takjil ke
Komunitas
MEDAN Sebagai langkah nyata dalam mewujudkan zona integritas di lingkungan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan Kanwil Ditjenpas Sumu
Komunitas
MEDAN Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Medan Santo Bonaventura baru saja melaksanakan Rapat Umum Anggota Cab
Komunitas
BATU BARA Kepala Lembaga Pemasyarakatan (kalapas) Kelas IIA Labuhan Ruku Soetopo Berutu melakukan silaturahmi ke kantor Bupati asahan dan K
Nasional
JAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa pihaknya belum berencana untuk menambah kuota Haji 2025. Keputusan ini di
Pemerintahan
JAMBIMenjalin silaturahmi agar tetap terjaga dengan baik, Polda Jambi menggelar buka puasa bersama insan pers, di sebuah restoran Kopitiam
Komunitas
MEDAN Memperhatikan jadwal imsak dan buka puasa sangat penting bagi umat Muslim dalam menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadhan 1446 H
Agama
Medan Malam Ke 13 Ramadhan, tausyah singkat dibawakan okeh ustad Adnan Harun Nurchadija dengan tema Pentingnya Aqidah Bagi Setia Muslim di
Agama
PAPUA Satgas Pangan Polda Papua mengungkapkan adanya peredaran minyak goreng merek MinyaKita kemasan 1 liter yang tidak sesuai dengan takar
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) tengah mempersiapkan program Sekolah Rakyat, yang bertujuan memberikan akses pendi
Pemerintahan
