Bogor– Komisi II DPR RI merespon usulan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengenai evaluasi pemilihan gubernur yang disarankan dilakukan melalui usulan DPRD, bukan pemilihan langsung oleh masyarakat. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendy, mengatakan bahwa usulan tersebut perlu didiskusikan lebih lanjut dengan berbagai pihak terkait.
“Semua opsi boleh dibicarakan,” ujar Dede Yusuf, Minggu (1/12). Sebagai politisi dari Partai Demokrat, Dede menekankan bahwa meskipun usulan ini menarik, perlu ada kajian lebih dalam mengenai peran gubernur saat ini, apakah lebih dominan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat atau sebagai representasi daerah pemilihannya.
Usulan tersebut mencuat dalam konteks biaya tinggi yang dikeluarkan untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan tersebut. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, mengemukakan bahwa pemberian wewenang kepada DPRD untuk memilih gubernur dapat mengurangi beban biaya pemilu yang selama ini dinilai tidak sebanding dengan hasil yang dicapai.
Baca Juga:
“Pilgub berbiaya tinggi namun partisipasi masyarakat rendah, hasilnya juga biasa-biasa saja,” ujar Jazilul. Usulan ini semakin relevan mengingat tantangan anggaran negara yang semakin terbatas.
Namun, Dede Yusuf menyatakan bahwa kajian akademik merupakan langkah awal yang penting sebelum memutuskan apakah usulan tersebut layak diterima atau tidak. “Perlu tinjauan akademik dulu oleh para pakar terkait Revisi UU Pemerintahan Daerah dan UU Pemilu nanti,” tambahnya. Dede menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dan analisis komprehensif sebelum melangkah ke revisi regulasi.
Baca Juga:
Lebih lanjut, Dede menjelaskan bahwa peran gubernur dalam sistem pemerintahan saat ini harus dipahami dengan jelas, apakah ia berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat atau sebagai pemimpin yang mewakili kepentingan masyarakat di daerah. Hal ini akan sangat mempengaruhi keputusan terkait pemilihan gubernur yang lebih tepat dan efisien.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga turut menanggapi isu tersebut dengan mengingatkan pentingnya stabilitas dan keberlanjutan dalam pemerintahan daerah. Pemilihan langsung yang selama ini dijalankan dianggap telah memberikan ruang bagi dinamika politik yang sehat, meskipun masih ada tantangan dalam partisipasi masyarakat.
Setelah melihat pro dan kontra yang muncul, Dede Yusuf menekankan bahwa Komisi II DPR RI akan melakukan diskusi mendalam, termasuk melibatkan akademisi dan pakar politik untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas. Penentuan langkah selanjutnya akan bergantung pada hasil kajian tersebut, yang diharapkan dapat memberikan gambaran objektif terkait dampak usulan perubahan tersebut terhadap demokrasi di Indonesia.
(JOHANSIRAIT)
JAMBI Seorang pengusaha Batu Bara di Kabupaten Muaro Jambi berinisial DC, 55 tahun, diamdiam diciduk oleh Polda Jambi pada Kamis (10/4/202
Hukum dan Kriminal
BALI Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Bali pada hari Jumat, 11 Apr
Nasional
YOGYAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca terbaru untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (D
Nasional
JAWA BARAT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah di Provinsi Jawa Barat akan diguyur hu
Nasional
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali mengeluarkan pembaruan prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada
Nasional
SUMUT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah merilis prakiraan cuaca untuk kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utar
Nasional
MEDAN Cuaca di Kota Medan hari Jumat (11/4/2025), diperkirakan bervariasi, dengan dominasi cerah berawan sepanjang hari. Meski cuaca terlih
Nasional
TAPANULI SELATAN Pengelola tambang emas Martabe melaksanakan serah terima dukungan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM)
Komunitas
PADANGSIDIMPUAN Walikota Padangsidimpuan Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM. M.Kes., dengan tegas menyampaikan tetap berkomitmen memperkuat sin
Pemerintahan
SAMOSIR Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang menyebutkan bahwa kegiatan launching program Jaks
Nasional