JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan bahwa partainya mendukung gagasan Presiden Prabowo Subianto mengenai pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) daripada melalui pemilihan langsung. Muzani mengungkapkan, Gerindra tidak memiliki masalah dengan ide tersebut dan siap untuk mendukung pembahasan lebih lanjut terkait perubahan sistem Pilkada.
“Kalau Gerindra tidak ada problem, tidak ada masalah, Gerindra setuju Pilkada itu harus dipilih oleh DPRD. Tidak ada masalah, Gerindra setuju,” ujar Muzani kepada wartawan di Bogor pada Minggu (15/12/2024). Pernyataan tersebut menegaskan dukungan partainya terhadap upaya mereformasi sistem Pilkada yang selama ini dianggap membebani anggaran negara.Muzani juga menambahkan, partainya berharap agar pemerintah dan DPR RI bersama dengan akademisi dapat segera mengkaji lebih mendalam gagasan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. “Karena ini Pilkada baru selesai, gubernur akan dilantik, wali kota dilantik, bupati dilantik, maka setelah itu kami akan minta dilakukan kajian-kajian dulu di DPR, setelah itu dilakukan pembahasan-pembahasan. Ya mungkin 2025 lah,” tuturnya.
Gagasan mengenai perubahan sistem Pilkada ini pertama kali disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yang mengkritik tingginya biaya yang dikeluarkan selama Pilkada. Menurut Prabowo, puluhan triliun rupiah dapat terbuang hanya dalam waktu 1-2 hari pelaksanaan Pilkada, suatu hal yang sangat tidak efisien. Sebagai perbandingan, Prabowo menilai negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dengan sistem di mana DPRD memilih kepala daerah, tanpa harus menggelar pemilihan umum yang mahal.“Malaysia, Singapura, India, sekali memilih anggota DPRD, DPRD itu lah yang memilih gubernur, milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien,” ujar Prabowo saat menyampaikan pendapatnya mengenai hal ini pada Kamis (12/12/2024). Presiden juga mengajak partai-partai politik untuk bersama-sama memperbaiki sistem partai politik yang ada, agar lebih sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan efisiensi anggaran negara.Muzani pun mengungkapkan bahwa perubahan sistem Pilkada ini memerlukan revisi Undang-Undang (UU) tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Menurutnya, hal ini akan menjadi agenda besar yang akan dibahas setelah pelantikan kepala daerah pada akhir 2024. Proses pembahasan dan kajian tersebut diperkirakan akan berlangsung pada tahun 2025. (JOHANSIRAIT)
Baca Juga:
SURABAYA Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur secara resmi memecat anggota Polres Pacitan, Aiptu LC, usai terbukti melakukan tindak peleceh
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Umat Katolik di Jakarta berbondongbondong memadati Gereja Katedral Jakarta pada Kamis (24/4) sore untuk mengikuti Misa Requiem at
Agama
ACEH Badan Narkotika Nasional (BNN) memusnahkan ladang ganja seluas tiga hektare di dua lokasi berbeda di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi A
Hukum dan Kriminal
CHINA Seorang pria warga negara China berinisial SH ditemukan tewas gantung diri di pohon di sekitar Jalan C1, arah Bundaran Bandara Soekar
Peristiwa
PADANG SIDEMPUAN Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat anggota Komisi Pemilihan
Hukum dan Kriminal
BATU BARA Dalam sebuah bangsa yang ingin maju dan beradab, hukum bukan sekadar teks, melainkan pijakan moral yang menuntun setiap langkah.
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dunia hiburan Tanah Air kembali diguncang kabar mengejutkan. Aktor sekaligus musisi Fachri Albar resmi ditetapkan sebagai tersangka
Entertainment
Karo, Sumut Ketua Yayasan Haji Anif (YHA), Musa Rajekshah, meresmikan Masjid Jabal Tsur Al Musannif di Desa Penampen, Kecamatan Tiga Nde
Nasional
DOMPU, NTB Bencana banjir melanda wilayah Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis (24/4/2025), setelah hu
Peristiwa
BITVONLINE.COM Mantan Menteri Pertanian sekaligus pakar pangan, Anton Apriyantono, memberikan penjelasan terkait polemik produk makanan ber
Kesehatan
