JAKARTA -Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mengedepankan azas keadilan dan gotong royong, sambil memperhatikan aspirasi masyarakat.
Dalam konferensi pers bertema Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan yang digelar pada Senin (16/12/2024), Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN akan digunakan sebagai instrumen untuk menjalankan berbagai kebijakan yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan memastikan ekonomi tetap berjalan, meski situasi global dan domestik masih menghadirkan berbagai tantangan.
“Sehingga ekonomi kita tetap jalan meski kita pahami banyak dinamakan global yang terjadi dan di dalam negeri yang terus kita waspadai,” ujar Sri Mulyani.
Baca Juga:
Sri Mulyani mengungkapkan bahwa prinsip keadilan akan ditegakkan melalui penerapan tarif ini. Kelompok masyarakat yang mampu akan berkontribusi membayar pajak sesuai UU, sementara rakyat yang kurang mampu akan dilindungi melalui bantuan pemerintah.
“Keberpihakan kepada masyarakat ini penting karena banyak kebutuhan pokok telah diberi fasilitas pembebasan PPN atau tarif 0 persen,” katanya.
Baca Juga:
Barang kebutuhan yang mendapat fasilitas ini antara lain:
Beras Daging Ikan Telur Sayur Susu segar Jasa pendidikan Jasa kesehatan Jasa angkutan umum Air minumMenurut Sri Mulyani, nilai yang diperkirakan untuk pembebasan ini mencapai Rp265,6 triliun pada 2025. Bahkan, untuk beberapa kebutuhan seperti tepung terigu, gula industri, dan minyak kita, pemerintah juga akan menanggung kenaikan PPN sebesar 1 persen agar harga barang tidak mengalami perubahan di masyarakat.
“Dengan demikian, harga barang atau jasa yang dibayar masyarakat tidak akan berubah,” kata Menkeu.
Sri Mulyani juga menguraikan sejumlah paket stimulus ekonomi yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi dampak dari perubahan kebijakan ini:
Menurut Sri Mulyani, penerapan PPN 12 persen ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memastikan keadilan sosial sambil menjaga daya beli masyarakat. Dengan pendekatan ini, pemerintah berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan APBN dan kondisi ekonomi masyarakat.
“Kita mempersiapkan ini dengan penuh kehati-hatian dan mempertahankan azas gotong-royong,” tandasnya.
Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa kebijakan ini tidak membebani masyarakat yang kurang mampu, tetapi tetap memberikan kepastian fiskal untuk mendukung stabilitas ekonomi dalam jangka panjang.
Kenaikan tarif PPN yang dirancang dengan prinsip keadilan dan gotong-royong ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam mengurangi kesenjangan sosial, menjaga daya beli masyarakat, dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.
(N/014)
PEMATANGSIANTAR Dalam rangka memperingati Hari Paskah, Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, mengambil peran penting dalam Teatrikal J
Nasional
JAKARTA Universitas Indonesia (UI) angkat bicara terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan salah satu mahasiswanya di Program
Hukum dan Kriminal
DEPOK Aksi dramatis terjadi di Kampung Baru, Harjamukti, Kota Depok, Jumat (18/4) dini hari, saat upaya polisi menangkap seorang tokoh m
Peristiwa
BITVONLINE.COM Battery health atau kesehatan baterai iPhone yang menurun drastis sering kali menjadi masalah yang merepotkan pengguna. Kond
Sains & Teknologi
CIAMIS Penemuan mayat perempuan dalam kondisi mengenaskan menggegerkan warga di koskosan Lingkungan Pabuaran, RT 01/22, Kelurahan/Kecamata
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mewantiwanti dampak serius terhadap ekonomi nasional akibat kemacetan parah yang ter
Ekonomi
SURABAYA Suasana memanas terjadi saat Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau akrab disapa Noel, mendatangi pabrik mi
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) DR Anwar Abbas tidak setuju dengan rencana pemerintah untuk mengevakuasi sementara warga
Internasional
LABUHANBATU SELATAN Pertikaian tragis antar dua sahabat terjadi di Desa Batang Nadenggan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Sel
Peristiwa
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution resmi menonaktifkan sementara Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sum
Politik