JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan akan mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat terkait kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, mengatakan bahwa dirinya akan segera berkoordinasi dengan jajaran terkait implementasi kebijakan tersebut.
“Nanti saya akan bicarakan dulu ya. Pastinya kalau itu keputusan pemerintah, namanya pemerintah daerah kan bagian dari pemerintah pusat,” kata Teguh kepada wartawan di Kawasan Cawang, Jakarta Timur, Rabu (18/12).
Baca Juga:
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menambahkan bahwa Pemprov Jakarta akan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terkait kenaikan PPN 12 persen.
“Kami pasti mengikuti kebijakan dari Pemerintah Pusat,” ujar Lusiana.
Baca Juga:
Pemerintah Pusat, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), telah menetapkan kenaikan PPN menjadi 12 persen mulai Januari 2025. Lusiana juga menjelaskan bahwa Pemprov Jakarta akan menyesuaikan jenis barang yang dikenakan PPN 12 persen sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
Beberapa jenis barang yang akan dikecualikan dari PPN 12 persen antara lain daging ayam, daging sapi, ikan tongkol, bawang merah, dan gula pasir konsumsi.
“Untuk PPN 12 persen, Pemprov ikut dari kebijakan pusat,” tambah Lusiana.
Lusiana juga menyebutkan bahwa sosialisasi mengenai kenaikan PPN 12 persen sudah dilakukan di lingkungan Pemprov Jakarta, namun untuk sosialisasi kepada masyarakat luas, tugas tersebut ada pada Dirjen Pajak dan Kementerian Keuangan karena PPN merupakan pajak pusat.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa kenaikan PPN menjadi 12 persen merupakan langkah penting untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia, sekaligus mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak ini diharapkan dapat mendukung kedaulatan dan ketahanan di bidang pangan dan energi.
(N/014)
PARAPAT Banjir bandang yang melanda Kota Wisata Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, pada Minggu (16/3/2025) so
Peristiwa
BANTUL Sebuah penemuan mengejutkan terjadi di Pedukuhan Kaligondang, Kalurahan Sumbermulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Seni
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina, Nicke Widyawati, sebagai saksi dalam kasus
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus suap dan pemotongan anggaran proyek di Ogan Komering Ulu (OKU) yang melibatkan
Hukum dan Kriminal
MEDAN Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan, Kanwil Ditjenpas Sumut, mengadakan peringatan malam Nuzulul Quran pada Minggu (16/3), be
Agama
MEDAN Presiden Prabowo Subianto diharap mendukung langkah yang diambil Gubernur Jawa Barat Jabar Dedi Mulyadi. Gubernur yang akrab dis
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika lintas provinsi yang menghubungk
Hukum dan Kriminal
BITVONLINE.COM Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2025 tercatat sebesar USD 427,5 miliar ata
Ekonomi
JAKARTA Sebuah video yang memperlihatkan dugaan penerimaan suap oleh anggota polisi lalu lintas (Polantas) di Tol Dalam Kota, Jakarta Selat
Nasional
JAWA TIMUR Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan untuk meresmikan produksi pabrik pemurnian logam mulia di Smelter PT
Pemerintahan
