Menkum Supratman Resmi Akui Kepengurusan PMI di Bawah Jusuf Kalla

JAKARTA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, secara resmi mengakui kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) yang dipimpin oleh Jusuf Kalla (JK). Pengakuan ini disampaikan setelah Supratman menyerahkan balasan surat dari pengurus PMI kepada Jusuf Kalla di Kantor Sekretariat Jenderal Kemenkum HAM di Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat (20/12/2024).

Dalam konferensi pers yang digelar setelah pertemuan, Supratman menjelaskan bahwa pengakuan tersebut dilakukan berdasarkan kajian mendalam terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMI yang telah disusun. Pemerintah melalui Kementerian Hukum pun menyatakan bahwa kepengurusan PMI di bawah Jusuf Kalla telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Setelah dilakukan kajian berdasarkan AD/ART PMI, Kementerian Hukum memberikan pengakuan atas AD/ART dan pengurus baru PMI di bawah kepemimpinan Bapak Jusuf Kalla,” ujar Supratman.

Baca Juga:

• Update Kondisi Banjir Bandang Parapat: 50 Rumah Terdampak, RSUD dan Layanan Umum Terganggu
• Kerangka Manusia Ditemukan di Lahan Tebu Bantul! Diduga Sudah 2 Bulan Meninggal

Sementara itu, Jusuf Kalla dalam kesempatan yang sama menyampaikan rasa terima kasih atas pengakuan yang diberikan oleh Kementerian Hukum. Ia juga menegaskan bahwa isu dualisme kepengurusan PMI yang sempat berkembang sudah teratasi setelah klarifikasi dari pemerintah. Menurut JK, sesuai dengan prinsip Palang Merah Internasional, hanya ada satu organisasi PMI yang sah di setiap negara.

“Terima kasih kepada Pak Menteri, kami sangat menghargai pengukuhan ini. Mengenai isu dualisme, sudah dijelaskan oleh pemerintah bahwa hanya ada satu PMI yang sah, dan itu yang kami pimpin. Sehingga persoalan ini sudah selesai,” ujar JK.

Baca Juga:

• KPK Periksa Nicke Widyawati Terkait Korupsi Transaksi Jual Beli Gas antara PT PGN dan PT IAE
• KPK Ungkap Jaringan Suap Anggota DPRD OKU Terkait Fee Proyek Menjelang Lebaran, 6 Tersangka Ditetapkan

Jusuf Kalla juga menekankan bahwa organisasi yang beroperasi dengan nama PMI namun tidak diakui oleh pemerintah tidak dapat dianggap sebagai bagian dari Palang Merah Indonesia. “Kami berharap yang lain bisa menjalankan organisasi sosial mereka, tapi tidak bisa mengklaim nama PMI,” tambahnya.

Dengan pengakuan resmi ini, kepengurusan Jusuf Kalla di PMI diharapkan dapat melanjutkan berbagai program kemanusiaan dan pengabdian yang selama ini telah dilakukan PMI di Indonesia.

(N/014)

Update Kondisi Banjir Bandang Parapat: 50 Rumah Terdampak, RSUD dan Layanan Umum Terganggu

Kerangka Manusia Ditemukan di Lahan Tebu Bantul! Diduga Sudah 2 Bulan Meninggal

KPK Periksa Nicke Widyawati Terkait Korupsi Transaksi Jual Beli Gas antara PT PGN dan PT IAE

KPK Ungkap Jaringan Suap Anggota DPRD OKU Terkait Fee Proyek Menjelang Lebaran, 6 Tersangka Ditetapkan

Rutan Kelas I Medan Gelar Peringatan Nuzulul Qur’an, WBP Ikuti Pengajian dan Tausiah

Presiden Diharap Dukung Gubernur Jabar; PTPN Jangan Jadi Perusahaan Penyewa Tanah