KARAWANG -Bareskrim Polri mengungkap dugaan keterlibatan operator SPBU dan kepala desa dalam penyalahgunaan solar subsidi di dua wilayah, Tuban dan Karawang.
Hal ini muncul setelah penyelidikan terhadap delapan tersangka yang telah diamankan terkait kasus ini.
Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Nunung Syaifuddin, menjelaskan bahwa di Tuban, dugaan keterlibatan operator SPBU terindikasi dari penggunaan barcode Mypertamina yang berbeda-beda dalam satu perangkat.
Baca Juga:
Para pelaku diduga bekerja sama dengan operator SPBU untuk memperoleh barcode tersebut.
"Bagaimana mereka mendapatkan barcode ini tentu mereka sudah bekerja sama dengan operator yang ada di SPBU," kata Nunung dalam konferensi pers yang digelar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (6/3/2025).
Baca Juga:
Dia menegaskan, pihaknya akan menindak tegas siapapun yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan solar subsidi ini, termasuk operator SPBU.
Di Karawang, polisi juga menemukan dugaan keterlibatan kepala desa dalam penerbitan surat rekomendasi pembelian solar subsidi yang seharusnya hanya diberikan kepada petani.
Namun, dalam praktiknya, surat rekomendasi ini disalahgunakan untuk membeli solar subsidi oleh pihak lain.
"Di Karawang, kepala desa membuat surat keterangan untuk petani yang berhak mendapatkan barang bersubsidi, namun ternyata digunakan oleh pihak yang tidak berhak," jelas Nunung.
Kepala desa yang diduga terlibat adalah Kepala Desa Kamijaya, Dawuan Barat, Karawang.
Polisi masih mendalami peran kepala desa dan pihak lainnya dalam penerbitan surat rekomendasi ini.
Solar subsidi yang diselewengkan ini, menurut penyelidikan, diduga dijual dengan harga nonsubsidi kepada industri. Harga jual solar subsidi yang seharusnya Rp 6.800 per liter dijual oleh para pelaku dengan harga Rp 8.600 per liter. Keuntungan diperoleh pelaku dari selisih harga tersebut.
"Solar subsidi ini dijual ke industri untuk alat berat atau kegiatan lainnya yang membutuhkan solar dengan harga industri," ungkap Nunung.
Polisi saat ini sedang mendalami jaringan pemasaran solar subsidi ilegal ini dan apakah solar tersebut dijual ke daerah lain atau hanya disalurkan ke industri di sekitar lokasi penampungan.
SPBU yang terlibat dalam kasus ini di Tuban dan Karawang diketahui milik swasta, yang teridentifikasi melalui kode SPBU tersebut.
Meskipun bahan bakar yang dijual berasal dari Pertamina, jaringan SPBU milik swasta ini menjadi salah satu saluran untuk penyalahgunaan solar subsidi.
Bareskrim Polri memastikan akan terus menyelidiki kasus ini secara mendalam, termasuk melacak keterlibatan pihak lain dan jaringan distribusi solar subsidi ilegal.
Masyarakat diminta untuk segera melaporkan apabila mengetahui adanya praktik penyelewengan BBM yang serupa.
(oz/n14)
MEDAN Kapolres Binjai Polda Sumatera Utara, AKBP Bambang C. Utomo, S.H., S.I.K., M.Si., bersama jajaran Polres Binjai, membagikan takjil ke
Komunitas
MEDAN Sebagai langkah nyata dalam mewujudkan zona integritas di lingkungan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan Kanwil Ditjenpas Sumu
Komunitas
MEDAN Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Medan Santo Bonaventura baru saja melaksanakan Rapat Umum Anggota Cab
Komunitas
BATU BARA Kepala Lembaga Pemasyarakatan (kalapas) Kelas IIA Labuhan Ruku Soetopo Berutu melakukan silaturahmi ke kantor Bupati asahan dan K
Nasional
JAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa pihaknya belum berencana untuk menambah kuota Haji 2025. Keputusan ini di
Pemerintahan
JAMBIMenjalin silaturahmi agar tetap terjaga dengan baik, Polda Jambi menggelar buka puasa bersama insan pers, di sebuah restoran Kopitiam
Komunitas
MEDAN Memperhatikan jadwal imsak dan buka puasa sangat penting bagi umat Muslim dalam menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadhan 1446 H
Agama
Medan Malam Ke 13 Ramadhan, tausyah singkat dibawakan okeh ustad Adnan Harun Nurchadija dengan tema Pentingnya Aqidah Bagi Setia Muslim di
Agama
PAPUA Satgas Pangan Polda Papua mengungkapkan adanya peredaran minyak goreng merek MinyaKita kemasan 1 liter yang tidak sesuai dengan takar
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) tengah mempersiapkan program Sekolah Rakyat, yang bertujuan memberikan akses pendi
Pemerintahan
