Kejagung Tanggapi Dugaan Kejanggalan dalam Pelelangan Saham PT Gunung Bara Utama

JAKARTA – Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, buka suara mengenai dugaan kejanggalan yang terjadi dalam proses pelelangan saham PT Gunung Bara Utama (GBU) terkait dengan kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Febrie menjelaskan bahwa proses pelelangan dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagung, dan pihak Jampidsus tidak memiliki kendali lebih lanjut terkait langkah-langkah pasca-penyitaan.

"Proses itu (pelelangan), kalau barang penyitaan yang dilakukan oleh penyidik di Jampidsus selalu diserahkan ke PPA pengembalian aset," ujar Febrie di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Rabu (5/3/2025).

Baca Juga:

• Eks Pemain Timnas Irfan Raditya Terisak Saat Bacakan Pledoi di Pengadilan, Klaim Tak Terima Uang Korupsi
• Kejagung Jadwalkan Pemeriksaan Ahok Terkait Kasus Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak di PT Pertamina

Dia menambahkan, pihaknya tidak terlibat dalam proses lelang selanjutnya karena pemulihan aset sepenuhnya menjadi kewenangan PPA. "Sehingga kita tidak tahu proses selanjutnya. Siapa yang ngitung, siapa yang ikut lelang, siapa pemenang ada di badan pemulihan aset," lanjut Febrie.

Baca Juga:

• Tom Lembong: Saya Tidak Melanggar Hukum, Kenapa Hanya Saya yang Jadi Tersangka?
• KPK Jelaskan Alasan Penggeledahan Rumah Ridwan Kamil dalam Kasus Korupsi BJB

Namun, Koordinator Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST), Ronald Loblobly, sebelumnya menyampaikan sejumlah kejanggalan dalam proses lelang tersebut.

Salah satunya adalah pengumuman lelang yang hanya dilakukan sekali di surat kabar nasional tanpa ada pengumuman di kota atau kabupaten tempat barang sitaan berada.

"Padahal, berdasarkan pasal 60 angka 1 Peraturan Menkeu RI Nomor 213/PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, surat kabar yang digunakan untuk mengumumkan lelang harus terbit dan atau beredar di kota atau kabupaten barang berada," ujar Ronald dalam diskusi publik yang berlangsung beberapa waktu lalu.

Ronald juga menyebutkan bahwa proses lelang yang dilakukan dengan limit lelang barang rampasan sebesar Rp 1,9 triliun, yang diduga menguntungkan pemenang lelang, PT Indobara Utama Mandiri, berpotensi menimbulkan kerugian negara.

"Dugaan kerugian negara sedikitnya sebesar Rp 9 triliun, serta telah menyebabkan sasaran pemulihan aset megakorupsi Jiwasraya dalam konteks pembayaran kewajiban uang pengganti oleh Terpidana Heru Hidayat menjadi tidak optimal," kata Ronald.

Penyidik Kejagung saat ini tengah menindaklanjuti masalah ini, dengan sembilan tersangka yang telah dijerat dalam kasus korupsi Jiwasraya.

Eks Pemain Timnas Irfan Raditya Terisak Saat Bacakan Pledoi di Pengadilan, Klaim Tak Terima Uang Korupsi

Kejagung Jadwalkan Pemeriksaan Ahok Terkait Kasus Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak di PT Pertamina

Tom Lembong: Saya Tidak Melanggar Hukum, Kenapa Hanya Saya yang Jadi Tersangka?

KPK Jelaskan Alasan Penggeledahan Rumah Ridwan Kamil dalam Kasus Korupsi BJB

KPK Ungkap Kerugian Negara Ratusan Miliar dalam Kasus Korupsi Bank BJB

KPK Geledah Rumah Ridwan Kamil Terkait Kasus Dugaan Korupsi Bank BJB