
Lurah Jatiraden Minta Maaf dan Siap Terima Sanksi Usai Viral Minta Bantuan AC ke Warga Bekasi
BEKASI Agus Budiyanto, Lurah Jatiraden Kecamatan Jatisampurna, Bekasi, akhirnya meminta maaf dan mengaku siap menerima sanksi atas perbuata
NasionalMEDAN - Keputusan Dinas Pendidikan Kota Medan yang melarang sekolah-sekolah PGRI menerima murid baru hingga tahun 2026, memicu kekhawatiran di kalangan guru dan pengelola sekolah.
Pembatasan ini dianggap sebagai ancaman terhadap kelangsungan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang selama ini mengandalkan sekolah-sekolah PGRI sebagai tempat menimba ilmu.
Pada Senin (3/3/2025), Ketua DPRD Medan Drs. Wong Chun Sen, S.Pd., M.Pd.B, menerima perwakilan Pengurus PGRI Medan yang mengeluhkan kebijakan tersebut. Ketua Guru Profesi dan Tenaga Pendidik (GP Tendik) Sumut, Bahrumsyah, mengungkapkan bahwa masalah ini telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Medan bersama Dinas Pendidikan Kota Medan, namun hingga kini belum ada solusi konkret.
Baca Juga:
"Ini sudah di-RDP-kan oleh Komisi II bersama Dinas Pendidikan Kota Medan, tapi belum ada keputusan. Kami berharap ada jalan keluar agar sekolah PGRI tetap bisa menerima siswa baru," ujar Bahrumsyah.
Kepala SMP PGRI 4 Medan, Riang Sihite, menyampaikan bahwa sekolah-sekolah PGRI memiliki sejarah panjang dalam dunia pendidikan Indonesia.
Baca Juga:
Sekolah-sekolah ini berdiri atas inisiatif Presiden Soekarno, yang pada 100 hari setelah kemerdekaan meminta guru-guru sekolah negeri untuk mengajar anak-anak tambahan di sore hari.
Hingga kini, tujuh sekolah PGRI masih beroperasi di Medan, sebagian besar menumpang di gedung sekolah negeri dan mayoritas siswanya berasal dari keluarga kurang mampu.
"Kami kecewa dengan pembatasan ini. Padahal, lulusan PGRI sudah banyak yang berhasil, bahkan ada yang menjadi Anggota DPRD Medan, seperti Renville Pandapotan Napitupulu dari Fraksi PSI," ungkap Riang Sihite, berharap agar DPRD Medan dapat memperjuangkan agar sekolah-sekolah PGRI tetap bisa menerima siswa baru.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen berjanji akan membantu mengatasi permasalahan tersebut.
"Saya akan menghubungi Komisi II untuk menanyakan hasil RDP terkait hal ini. Selain itu, saya juga akan mengundang yayasan untuk mendata siswa PGRI yang membutuhkan bantuan," katanya.
Keputusan ini menjadi pukulan besar bagi sekolah-sekolah PGRI yang selama ini berperan vital dalam memberikan pendidikan bagi anak-anak dari kalangan ekonomi lemah.
Tanpa adanya solusi, masa depan ribuan siswa yang bergantung pada pendidikan di sekolah-sekolah ini bisa terancam.
BEKASI Agus Budiyanto, Lurah Jatiraden Kecamatan Jatisampurna, Bekasi, akhirnya meminta maaf dan mengaku siap menerima sanksi atas perbuata
NasionalMEDAN Kadis Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Sumatera Utara (Sumut) Zumri Sulthony resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditaha
Hukum dan KriminalMEDAN Salah satu momen yang paling dinanti selama bulan Ramadhan adalah waktu berbuka puasa. Selain menjadi saat untuk bersyukur atas nikma
NasionalMEDAN Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) resmi membuka Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Ta
NasionalPADANGSIDIMPUAN Satreskrim Polres Padangsidimpuan berhasil mengamankan tiga terduga pelaku kasus penyalahgunaan pengangkutan dan distribusi
Hukum dan KriminalDELISERDANG Bupati Deliserdang, dr. Asri Ludin Tambunan, bersama Wakil Bupati (Wabup) Deliserdang, Lom Lom Suwondo SS, melakukan peninjauan
PemerintahanMEDAN Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara (Kemenag Sumut) menyerahkan lapo
PemerintahanMelihat ulasan berita dari tiktok berjudul Permainan Si Kumis bergambar Jaksa Agung ET Burhannudin, maka muncul kesimpulan dalam otak ba
OpiniMEDAN Telah terjadi kebakaran di sebuah pabrik yang berlokasi di kawasan Jl. Pulau Tanah Masa II KIM 2, Kelurahan Sampali, Kecamatan Percu
PeristiwaJAKARTA Polisi Sektor Metro Gambir menangkap RR, seorang konsultan spiritual terkenal yang dikenal luas melalui akun Instagram narakumbara
Hukum dan Kriminal