
Kapolres Binjai Bagikan Takjil Untuk Pengguna Jalan di Bulan Ramadhan
MEDAN Kapolres Binjai Polda Sumatera Utara, AKBP Bambang C. Utomo, S.H., S.I.K., M.Si., bersama jajaran Polres Binjai, membagikan takjil ke
KomunitasJAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, akan melakukan kunjungan kerja ke Paris, Prancis pada 3-5 Maret 2025, untuk bertemu dengan Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dalam rangka mempercepat proses aksesi Indonesia ke OECD.
Kunjungan ini menjadi langkah strategis bagi Indonesia untuk memperkuat integrasi ekonomi dengan perekonomian global serta mempercepat upaya keluar dari jebakan negara dengan pendapatan menengah (middle-income trap).
Airlangga menjelaskan bahwa pertemuan ini akan menegaskan komitmen Indonesia untuk melaksanakan reformasi struktural yang diperlukan agar sesuai dengan standar OECD.
Baca Juga:
"Pertemuan ini menegaskan komitmen Indonesia dalam melaksanakan reformasi struktural yang diperlukan agar sejalan dengan standar OECD.
Pertemuan dengan Sekjen OECD diperlukan untuk membahas langkah lanjutan terkait proses aksesi Indonesia, terutama penyampaian Initial Memorandum Indonesia pada Pertemuan Dewan OECD Tingkat Menteri pada Juni 2025," ungkap Airlangga di Jakarta pada Selasa (4/3/2025).
Baca Juga:
Agenda Kunjungan Kerja Selama di Paris, Airlangga dijadwalkan akan bertemu dengan Menteri Ekonomi, Keuangan, serta Kedaulatan Industri dan Digital Prancis, Eric Lombard, dan Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann.
Ia juga akan melakukan pertemuan dengan beberapa Duta Besar negara OECD, termasuk Australia, Jepang, Belanda, Inggris, Polandia, Irlandia, Jerman, Prancis, dan Korea Selatan.
Selain itu, Airlangga juga akan berbicara dalam UNESCO World Engineer's Day dengan topik "Peran Insinyur dalam Merancang Kebijakan untuk Pembangunan Berkelanjutan".
Proses aksesi Indonesia ke OECD melibatkan evaluasi mendalam terkait tata kelola ekonomi dan publik, serta kemampuan dan kapasitas Indonesia dalam menjalankan kebijakan yang sesuai dengan standar OECD.
Reformasi dan Dukungan Internasional Airlangga menambahkan bahwa saat ini pemerintah sedang merampungkan dokumen Initial Memorandum yang bertujuan untuk menilai kesesuaian antara kebijakan, regulasi, dan standar pemerintah Indonesia dengan instrumen OECD.
Selama pertemuan ini, Airlangga akan memaparkan berbagai inisiatif reformasi kebijakan yang telah dilakukan Indonesia untuk mendukung aksesi OECD.
"Dukungan dari beberapa negara mitra sudah dimanfaatkan, sementara komitmen beberapa negara lainnya perlu didorong realisasinya," ujar Airlangga.
MEDAN Kapolres Binjai Polda Sumatera Utara, AKBP Bambang C. Utomo, S.H., S.I.K., M.Si., bersama jajaran Polres Binjai, membagikan takjil ke
KomunitasMEDAN Sebagai langkah nyata dalam mewujudkan zona integritas di lingkungan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan Kanwil Ditjenpas Sumu
KomunitasMEDAN Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Medan Santo Bonaventura baru saja melaksanakan Rapat Umum Anggota Cab
KomunitasBATU BARA Kepala Lembaga Pemasyarakatan (kalapas) Kelas IIA Labuhan Ruku Soetopo Berutu melakukan silaturahmi ke kantor Bupati asahan dan K
NasionalJAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa pihaknya belum berencana untuk menambah kuota Haji 2025. Keputusan ini di
PemerintahanJAMBIMenjalin silaturahmi agar tetap terjaga dengan baik, Polda Jambi menggelar buka puasa bersama insan pers, di sebuah restoran Kopitiam
KomunitasMEDAN Memperhatikan jadwal imsak dan buka puasa sangat penting bagi umat Muslim dalam menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadhan 1446 H
AgamaMedan Malam Ke 13 Ramadhan, tausyah singkat dibawakan okeh ustad Adnan Harun Nurchadija dengan tema Pentingnya Aqidah Bagi Setia Muslim di
AgamaPAPUA Satgas Pangan Polda Papua mengungkapkan adanya peredaran minyak goreng merek MinyaKita kemasan 1 liter yang tidak sesuai dengan takar
Hukum dan KriminalJAKARTA Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) tengah mempersiapkan program Sekolah Rakyat, yang bertujuan memberikan akses pendi
Pemerintahan