JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Eddy Soeparno menyoroti dugaan korupsi yang terjadi dalam tata kelola minyak mentah dan produk olahan minyak di Pertamina.
Kasus ini, menurutnya, merupakan bukti komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi di Indonesia.
Eddy yakin langkah cepat yang diambil oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menangani kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun pada 2023 ini, tidak terlepas dari arahan langsung Presiden Prabowo.
Baca Juga:
"Saya tidak hanya meyakini, tetapi memiliki optimisme besar akan komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya," ujar Eddy dalam keterangan tertulisnya, Minggu (2/3/2025).
Eddy juga menyoroti tekad Prabowo dalam memberantas korupsi yang terlihat jelas saat terdakwa kasus korupsi tata niaga timah dijatuhi hukuman ringan meskipun merugikan negara lebih dari Rp 300 triliun.
Baca Juga:
Eddy menyatakan dukungannya terhadap upaya Prabowo untuk memberantas praktik culas yang terjadi di Pertamina, seperti pengoplosan bahan bakar jenis Pertamax. Ia menegaskan, "Kasus Pertamina ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga masyarakat secara umum, jika terbukti bahwa selama ini masyarakat membeli BBM oplosan."
Sebagai Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy juga meminta agar momentum penanganan kasus korupsi di Pertamina digunakan untuk memperbaiki tata kelola produksi dan distribusi bahan bakar minyak (BBM).
Ia menambahkan, perbaikan ini harus mencakup produk impor serta komoditas lain yang disubsidi oleh pemerintah untuk meringankan beban masyarakat.
Eddy yang juga merupakan Anggota Komisi XII DPR RI ini, menegaskan pentingnya pengaturan yang jelas mengenai hak masyarakat untuk membeli BBM bersubsidi.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengungkapkan akan memanggil semua pihak yang dianggap relevan untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi di Pertamina.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, mengungkapkan bahwa tempus delicti atau waktu terjadinya tindak pidana di Pertamina berlangsung antara 2018 hingga 2023.
Berdasarkan perhitungan sementara, kerugian yang tercatat pada tahun 2023 mencapai Rp 193,7 triliun, dengan total kerugian sejak 2018 hingga 2023 diperkirakan mencapai Rp 968,5 triliun.
MEDAN Prestasi membanggakan diraih oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 3 Medan, setelah timnya berhasil lolos ke tahap semifinal dalam
Sains & Teknologi
1.Kantor Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumut, Jalan Asrama No. 143 Medan.2.Wilayah Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Langkat Kantor
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang mengatur pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bag
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, mengumumkan bahwa Pemprov Sumut akan menyelesaikan kewajiban Dana Bagi Hasil (DBH) pe
Pemerintahan
MEDAN Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, mengingatkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) agar sela
Pemerintahan
MEDAN Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumut, Kahiyang Ayu Bobby Nasution, melantik 32 Ketua TP PKK, Pembina
Pemerintahan
MEDAN Dalam rangka Safari Ramadan perdana di Masjid Ar Rohmatul Hidayah, Jalan Panglima Denai, Medan Tembung, Medan, Rabu (12/3/2025), Gub
Pemerintahan
JAKARTA Hari Jumat (14/03/2025), umat Islam memasuki ibadah puasa hari ke14 pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah. Semoga ibadah puasa yang dij
Agama
bitvonline.comIbunda Paula Verhoeven, Lina Verhoeven, melontarkan sindiran tajam di media sosial setelah menantunya, Baim Wong, menyebut Pa
Entertainment
JAKARTA Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mantan Komisaris Utama Pertamina, mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ditanya mengenai dugaa
Politik
