SEMARANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menyiapkan tiga opsi untuk mencegah terulangnya kecelakaan di Jalan Profesor Hamka atau kawasan Silayur, Ngaliyan, Kota Semarang. Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin, menyampaikan hal tersebut setelah melakukan peninjauan lokasi kecelakaan pada Rabu (26/2/2025).
Iswar menjelaskan bahwa berdasarkan kajian dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang, ada tiga solusi yang diusulkan untuk mengatasi permasalahan kecelakaan di kawasan tersebut, yakni solusi jangka pendek, menengah, dan panjang.
Solusi Jangka Pendek: Pengaturan Jam Operasional Kendaraan Berat
Baca Juga:
Untuk solusi jangka pendek, Pemkot Semarang memberlakukan pengaturan jam operasional kendaraan berat yang melintasi kawasan Ngaliyan, terutama pada jam-jam sibuk. Kendaraan berat kini hanya diperbolehkan melintas antara pukul 23.00 WIB hingga 05.00 WIB. Sebelumnya, kendaraan berat dilarang melintas pada pagi dan sore hari, antara pukul 06.00-09.00 dan 15.00-19.00 WIB. Rambu larangan angkutan berat juga telah dipasang di kawasan tersebut, dan patroli bersama Dishub serta kepolisian aktif dilakukan.
Baca Juga:
Solusi Jangka Menengah: Jalur Penyelamat untuk Arah Turunan
Solusi jangka menengah yang telah disiapkan adalah pembangunan jalur penyelamat khusus untuk arah turunan. Meskipun demikian, solusi ini tidak sepenuhnya mengatasi masalah, karena banyak kejadian yang melibatkan truk yang tidak kuat menanjak, sehingga kecelakaan tetap berpotensi terjadi.
Solusi Jangka Panjang: Pelandaian Tanjakan dan Turunan Silayur
Solusi jangka panjang yang diusulkan adalah pelandaian tanjakan dan turunan di kawasan Silayur. Menurut Iswar, pelandaian jalan ini dinilai lebih efektif untuk mengantisipasi kecelakaan, terutama untuk kendaraan yang rem blong. Pembangunan pelandaian ini direncanakan untuk segera dimulai pada 2025, dan akan melibatkan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan stakeholder terkait.
Sosialisasi dan Penindakan Hukum
Pemkot Semarang juga aktif melakukan sosialisasi kepada perusahaan dan pabrik yang berada di kawasan Ngaliyan dan Mijen mengenai aturan baru terkait jam operasional kendaraan berat. Selain itu, pihak kepolisian turut melakukan penindakan hukum terhadap truk yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.
Kecelakaan di Silayur
Kawasan Silayur memang dikenal rawan kecelakaan, salah satunya yang baru-baru ini terjadi pada Rabu pagi, di mana sebuah minibus L300 yang membawa 21 siswa TK terguling setelah ditabrak truk. Insiden ini semakin memperkuat urgensi dari upaya-upaya pencegahan yang sedang dilakukan oleh Pemkot Semarang.
(km/p)
MEDAN Kapolres Binjai Polda Sumatera Utara, AKBP Bambang C. Utomo, S.H., S.I.K., M.Si., bersama jajaran Polres Binjai, membagikan takjil ke
Komunitas
MEDAN Sebagai langkah nyata dalam mewujudkan zona integritas di lingkungan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan Kanwil Ditjenpas Sumu
Komunitas
MEDAN Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Medan Santo Bonaventura baru saja melaksanakan Rapat Umum Anggota Cab
Komunitas
BATU BARA Kepala Lembaga Pemasyarakatan (kalapas) Kelas IIA Labuhan Ruku Soetopo Berutu melakukan silaturahmi ke kantor Bupati asahan dan K
Nasional
JAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa pihaknya belum berencana untuk menambah kuota Haji 2025. Keputusan ini di
Pemerintahan
JAMBIMenjalin silaturahmi agar tetap terjaga dengan baik, Polda Jambi menggelar buka puasa bersama insan pers, di sebuah restoran Kopitiam
Komunitas
MEDAN Memperhatikan jadwal imsak dan buka puasa sangat penting bagi umat Muslim dalam menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadhan 1446 H
Agama
Medan Malam Ke 13 Ramadhan, tausyah singkat dibawakan okeh ustad Adnan Harun Nurchadija dengan tema Pentingnya Aqidah Bagi Setia Muslim di
Agama
PAPUA Satgas Pangan Polda Papua mengungkapkan adanya peredaran minyak goreng merek MinyaKita kemasan 1 liter yang tidak sesuai dengan takar
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) tengah mempersiapkan program Sekolah Rakyat, yang bertujuan memberikan akses pendi
Pemerintahan
