
Memberantas Mafia Peradilan, Mampukah?
OlehMimin Dwi HartonoPELANGGARAN hak memperoleh keadilan merupakan persoalan terbesar bangsa Indonesia. Aduan pelanggaran hak memperoleh ke
Opini
JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P, Rieke Diah Pitaloka, menyatakan ketidakhadirannya memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada Senin (30/12/2024). Panggilan tersebut terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan oleh seorang pengadu bernama Alfadjri Aditia Prayoga.Rieke menjelaskan bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh tugas reses di daerah pemilihan (dapil) yang sedang dijalankan, sebagaimana telah diputuskan dalam Sidang Paripurna Penutupan Masa Sidang I Tahun Persidangan 2024-2025.
“Jika benar surat MKD Nomor 743/PW.09/12/2024 tertanggal 27 Desember 2024 tersebut dibuat dan dikirimkan oleh pimpinan MKD DPR RI, saya mohon maaf tidak dapat memenuhi panggilan tersebut dikarenakan sedang menjalankan tugas negara, sama dengan anggota DPR RI lainnya,” ujar Rieke. Senin (30/12/2024). Ketua MKD DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, sebelumnya menegaskan bahwa seluruh anggota DPR sedang menjalani reses, sehingga pemanggilan terhadap Rieke ditunda. “Iya, surat pemanggilan itu memang aku tanda tangan. Tapi kan kita masih libur (sidang), masih reses. Jadi anggota-anggota masih di dapil. Jadi kita tunda dulu lah,” ujar Dek Gam.
Rieke dilaporkan atas pernyataan dalam konten media sosial yang dianggap memprovokasi warga menolak kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. Namun, Nazaruddin belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai materi aduan maupun sosok pelapor. Kasus ini menarik perhatian publik, apalagi Rieke mempertanyakan keaslian surat panggilan yang dikirimkan oleh MKD. “Sebagaimana diputuskan pada Sidang Paripurna, saya sedang menjalankan tugas reses. Jadi, saya tidak yakin dengan keabsahan surat tersebut,” tegas Rieke. Tindakan MKD terhadap laporan ini dinilai sejumlah pihak sebagai isu sensitif. Pengamat politik menyebut kasus ini bisa menjadi refleksi adanya perseteruan pandangan politik dalam tubuh DPR.
Baca Juga:
(christie)
Baca Juga:
OlehMimin Dwi HartonoPELANGGARAN hak memperoleh keadilan merupakan persoalan terbesar bangsa Indonesia. Aduan pelanggaran hak memperoleh ke
OpiniBITVONLINE.COM Ketenangan hati adalah salah satu kunci untuk menjalani hidup yang penuh berkah dan ketenangan. Di tengah berbagai ujian dan
AgamaBITVONLINE.COM Lebaran Haji atau Idul Adha 1446 Hijriah diprediksi akan jatuh pada Jumat, 6 Juni 2025. Penetapan ini merujuk pada kalender
AgamaBALI Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk Provinsi Bali pada Jumat, 25 April 2025. Cuaca cera
NasionalYOGYAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada
NasionalJAWA BARAT Warga Jawa Barat diminta untuk mempersiapkan perlengkapan menghadapi hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
NasionalJAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca di wilayah Provinsi DKI Jakarta pada Jumat, 25 April 2025,
NasionalSUMUT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara pada Jumat, 25 Apr
NasionalBATUBARA Meski sebagai pengawas internal, tidak berarti Inspektorat bersih dalam mengelola anggaran. Lihat saja Inspektorat Batubara yan
Hukum dan KriminalJAKARTA Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, menyampaikan bahwa Konklaf untuk memilih Paus pengganti Paus Fransiskus kemungkinan
Agama