
Lintasarta Menanggapi Kasus Korupsi PDNS: Siap Kooperatif dan Lindungi Data Pengguna
JAKARTA Lintasarta angkat bicara terkait keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pengelolaan Pusat Data Nasion
Hukum dan Kriminal
Menurut Wahyu, pembatalan program ini dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Pembatalan tersebut terkait dengan kebijakan efisiensi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Kemenkeu juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh calon peserta yang telah melakukan pendaftaran. "Kami sampaikan permohonan maaf atas pembatalan Penawaran Beasiswa Kemenkeu Tahun 2025. Sebagai tindak lanjut dari pengumuman pembatalan ini, pendaftaran program beasiswa resmi kami hentikan," tambah Wahyu.
Baca Juga:
JAKARTA Lintasarta angkat bicara terkait keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pengelolaan Pusat Data Nasion
Hukum dan KriminalJAKARTA Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, tidak hadir secara langsung dalam sidang awal di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC)
InternasionalLANGKAT Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya melaksanakan Safari Ramadan 1446 Hijriah di Kabupaten Langkat, tepatnya di Masjid Ubudiyah, J
AgamaTAPANULI SELATAN Ribuan warga yang tinggal di dua desa terisolir, setelah jalan sepanjang 20 meter di Dusun Salese, Desa Panaungan, Kecama
PeristiwaJAWA TIMUR Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, berhasil mengevakuasi seekor sapi yang terperosok ke dalam s
PeristiwaJAKARTA Harga emas Antam pada hari ini mengalami sedikit penurunan sebesar Rp3.000 per gram. Dari harga sebelumnya Rp1.742.000, kini harga
EkonomiJAKARTA Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) telah memulai penyidikan terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa unt
Hukum dan KriminalBOGOR Kasat Lantas Polres Bogor, AKP Rizky Guntama, membantah tuduhan bahwa anggota patroli dan pengawalan (patwal) menendang pengendara mo
PeristiwaJAKARTA Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) meminta agar Pemerintah Arab Saudi tegas menolak pekerja migran Indonesia
NasionalJAKARTA Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, meminta semua pihak untuk tidak saling menyalahkan terkait p
Politik