Menhan Tegaskan Tidak Ada Toleransi untuk Prajurit TNI yang Melanggar Hukum

JAKARTA -Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, menegaskan bahwa setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi yang lebih berat. Menhan menekankan bahwa prajurit TNI dapat dijatuhi dua jenis hukuman, yakni pidana militer dan pidana umum.

Dalam rapat kerja (raker) Komisi I DPR pada Selasa (4/2/2025), Menhan mengatakan bahwa tidak ada ruang bagi prajurit TNI yang terbukti melanggar hukum untuk lolos dari sanksi.

"Mengenai oknum kita. Saya kira sudah jelas, bahwa siapa pun warga negara yang melanggar hukum, apalagi dia seorang prajurit TNI, itu pasti akan menghadapi aturan-aturan hukum yang berlaku, terutama bagi prajurit," ujar Menhan.

Baca Juga:

• Bintang Emon Serukan Penolakan terhadap RUU TNI, Sebut Sebagai Kemunduran Demokrasi
• Panglima TNI Lakukan Rotasi dan Mutasi Terhadap 86 Perwira Tinggi, Berikut Daftarnya

"Dia menghadapi dua hukum, Pak. Hukum pidana militer dan juga dia kena hukum pidana umum," tambahnya.

Baca Juga:

• Mayjen Novi Helmy Prasetya Dimutasi Jadi Stafsus Panglima TNI, Siap Pimpin Perum Bulog
• DPR Bahas Revisi UU TNI: Usulan 16 Jabatan Sipil untuk TNI Aktif Tanpa Mundur

Menhan juga menegaskan bahwa TNI tidak akan memberikan toleransi terhadap prajurit yang terbukti melanggar hukum. Ia menyebutkan bahwa tidak ada kompromi dalam penegakan hukum terkait pelanggaran yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI.

"TNI tidak pernah membiarkan prajuritnya yang terlibat kasus hukum. Jadi kita tidak main-main juga mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum, dan itu tidak pernah dibiarkan," tambah Menhan.

Lebih lanjut, Menhan memberi contoh tentang kehidupan mantan prajurit TNI yang telah dipecat akibat terlibat kasus hukum. Menurutnya, mereka akan sulit diterima kembali oleh masyarakat, bahkan dalam dunia pekerjaan.

"Biasanya orang yang sudah dipecat dari dinas keprajuritan karena penegakan hukum, biasanya susah mendapat tempat di luar," jelasnya.

Menhan juga meminta agar DPR memperhatikan bagaimana perlakuan terhadap mantan prajurit yang terlibat kasus hukum, agar mereka mendapatkan pencermatan lebih lanjut.

"Ini menjadi catatan bapak-bapak ibu sekalian, hati-hati terhadap mereka-mereka yang melanggar hukum, diberhentikan. Contoh mereka yang desertir dan insubordinasi itu di masyarakat harus mendapat pencermatan," pungkas Menhan.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto juga menegaskan bahwa TNI tidak akan memberikan toleransi bagi prajurit yang terbukti melanggar hukum. Agus menekankan bahwa TNI menerapkan sistem reward and punishment kepada prajuritnya, yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran dan penghargaan terhadap prestasi.

(km/n14)

Bintang Emon Serukan Penolakan terhadap RUU TNI, Sebut Sebagai Kemunduran Demokrasi

Panglima TNI Lakukan Rotasi dan Mutasi Terhadap 86 Perwira Tinggi, Berikut Daftarnya

Mayjen Novi Helmy Prasetya Dimutasi Jadi Stafsus Panglima TNI, Siap Pimpin Perum Bulog

DPR Bahas Revisi UU TNI: Usulan 16 Jabatan Sipil untuk TNI Aktif Tanpa Mundur

Rapat Revisi UU TNI di Hotel Diprotes Masyarakat Sipil, Rocky Gerung Ikut Curiga Ada Draft Misterius?

Sekjen DPR Jelaskan Alasan Pemilihan Hotel Fairmont Sebagai Tempat Rapat Panja RUU TNI