Menhan Tegaskan Tidak Ada Toleransi untuk Prajurit TNI yang Melanggar Hukum

Lebih lanjut, Menhan memberi contoh tentang kehidupan mantan prajurit TNI yang telah dipecat akibat terlibat kasus hukum. Menurutnya, mereka akan sulit diterima kembali oleh masyarakat, bahkan dalam dunia pekerjaan.

"Biasanya orang yang sudah dipecat dari dinas keprajuritan karena penegakan hukum, biasanya susah mendapat tempat di luar," jelasnya.

Menhan juga meminta agar DPR memperhatikan bagaimana perlakuan terhadap mantan prajurit yang terlibat kasus hukum, agar mereka mendapatkan pencermatan lebih lanjut.

Baca Juga:

• Kodam 1/BB Ajak Tomas, Toga, Toda dan Insan Pers Perangi Narkoba
• Revisi UU TNI Bisa Ancaman Demokrasi, Kata Peneliti

"Ini menjadi catatan bapak-bapak ibu sekalian, hati-hati terhadap mereka-mereka yang melanggar hukum, diberhentikan. Contoh mereka yang desertir dan insubordinasi itu di masyarakat harus mendapat pencermatan," pungkas Menhan.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto juga menegaskan bahwa TNI tidak akan memberikan toleransi bagi prajurit yang terbukti melanggar hukum. Agus menekankan bahwa TNI menerapkan sistem reward and punishment kepada prajuritnya, yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran dan penghargaan terhadap prestasi.

Baca Juga:

• Panglima TNI Tegaskan Dirut Bulog Harus Mundur dari Dinas TNI, Beda dengan Seskab?
• TNI Aktif di Jabatan Sipil, Panglima TNI Tegaskan Pensiun Dini atau Mundur Sesuai UU

(km/n14)

Kodam 1/BB Ajak Tomas, Toga, Toda dan Insan Pers Perangi Narkoba

Revisi UU TNI Bisa Ancaman Demokrasi, Kata Peneliti

Panglima TNI Tegaskan Dirut Bulog Harus Mundur dari Dinas TNI, Beda dengan Seskab?

TNI Aktif di Jabatan Sipil, Panglima TNI Tegaskan Pensiun Dini atau Mundur Sesuai UU

Presiden Prabowo Umumkan Pencairan Gaji ke-13 dan THR ASN pada Juni 2025

Puan Maharani: DPR Terbuka Terima Masukan Terkait RUU Perubahan UU TNI