Menhan Tegaskan Tidak Ada Toleransi untuk Prajurit TNI yang Melanggar Hukum

JAKARTA -Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, menegaskan bahwa setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi yang lebih berat. Menhan menekankan bahwa prajurit TNI dapat dijatuhi dua jenis hukuman, yakni pidana militer dan pidana umum.

Dalam rapat kerja (raker) Komisi I DPR pada Selasa (4/2/2025), Menhan mengatakan bahwa tidak ada ruang bagi prajurit TNI yang terbukti melanggar hukum untuk lolos dari sanksi.

"Mengenai oknum kita. Saya kira sudah jelas, bahwa siapa pun warga negara yang melanggar hukum, apalagi dia seorang prajurit TNI, itu pasti akan menghadapi aturan-aturan hukum yang berlaku, terutama bagi prajurit," ujar Menhan.

Baca Juga:

• Kodam 1/BB Ajak Tomas, Toga, Toda dan Insan Pers Perangi Narkoba
• Revisi UU TNI Bisa Ancaman Demokrasi, Kata Peneliti

"Dia menghadapi dua hukum, Pak. Hukum pidana militer dan juga dia kena hukum pidana umum," tambahnya.

Baca Juga:

• Panglima TNI Tegaskan Dirut Bulog Harus Mundur dari Dinas TNI, Beda dengan Seskab?
• TNI Aktif di Jabatan Sipil, Panglima TNI Tegaskan Pensiun Dini atau Mundur Sesuai UU

Kodam 1/BB Ajak Tomas, Toga, Toda dan Insan Pers Perangi Narkoba

Revisi UU TNI Bisa Ancaman Demokrasi, Kata Peneliti

Panglima TNI Tegaskan Dirut Bulog Harus Mundur dari Dinas TNI, Beda dengan Seskab?

TNI Aktif di Jabatan Sipil, Panglima TNI Tegaskan Pensiun Dini atau Mundur Sesuai UU

Presiden Prabowo Umumkan Pencairan Gaji ke-13 dan THR ASN pada Juni 2025

Puan Maharani: DPR Terbuka Terima Masukan Terkait RUU Perubahan UU TNI