Anggota Komisi XII dari Fraksi PKS, Muh Haris, menyampaikan banyaknya aduan dari masyarakat yang merasa kesulitan mendapatkan LPG 3 kg setelah adanya perubahan kebijakan yang cepat. Menurutnya, perubahan yang mendadak tersebut menyulitkan masyarakat, khususnya dalam mencari LPG di pengecer.
Baca Juga:
"Perubahannya masa secepat itu sehingga berdampak kita sulit cari ke pengecer, tidak ada barangnya dan lain sebagainya. Prinsipnya setuju ke arah yang lebih baik, tapi barangkali perlu dibuat tahapan-tahapan yang lebih smooth sehingga tidak ada dampak sosial, dampak psikologis bagi masyarakat," ujar Muh Haris dalam rapat kerja di DPR RI, Senin (3/2/2025).
Anggota Komisi XII lainnya, Ratna Juwita Sari dari Fraksi PKB, juga menyatakan kekhawatirannya terkait kelangkaan LPG 3 kg, khususnya di wilayah Jabodetabek, yang dapat menyebar ke daerah lain. Ia meminta agar pemerintah segera mengatasi masalah kelangkaan ini agar tidak menyebabkan panic buying.
Baca Juga:
Bahlil menanggapi dengan menegaskan bahwa niat pemerintah adalah untuk melakukan penataan distribusi LPG. Ia bertanya kembali kepada anggota DPR apakah mereka setuju dengan penataan tersebut atau tidak.
"Bapak ibu anggota Dewan yang saya hormati, menyangkut dengan LPG, kami sebenarnya bermaksud untuk bagaimana melakukan penataan saja, tidak ada maksud lain. Tapi kalau bapak ibu setuju untuk tidak kita lakukan penataan, ayo," ujar Bahlil, disambut respons dari anggota DPR.
Bahlil menjelaskan bahwa penataan distribusi LPG 3 kg ini dilakukan untuk merapikan sistem distribusi dan memastikan subsidi sebesar Rp 87 triliun tepat sasaran. Ia mengakui bahwa kebijakan ini membutuhkan keberanian dan tantangan, namun tetap berfokus pada perbaikan sistem.
Bahlil juga menegaskan bahwa LPG 3 kg tidak mengalami kelangkaan dan stok untuk tiga bulan ke depan masih tersedia. Meski begitu, penataan yang lebih baik diharapkan dapat meminimalkan adanya oplosan yang merugikan masyarakat. "Ini kalau kita biarkan (tidak ditata) uang Rp 87 triliun ini nyampe nggak? Itu aja kalau saya," tutup Bahlil.
JAKARTA UTARA Seorang pria lansia, Arifin Yahya (67), ditemukan tewas di atas sepeda motornya yang terperosok ke dalam air di belakang Tran
Peristiwa
BITVONLINE.COM Kurma sering kali menjadi pilihan utama untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Selain rasanya yang manis dan menyegarkan, kur
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Maqdir Ismail memberikan saran terkait dengan revisi RUU Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut M
Hukum dan Kriminal
BATU BARA Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik korupsi dengan melakuk
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina, mengkritik langkah mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Politik
JAKARTA Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN), Riefian Fajarsyah atau yang lebih dikenal sebagai Ifan Seventeen, akhirnya memberikan
Nasional
JAKARTA Lintasarta angkat bicara terkait keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pengelolaan Pusat Data Nasion
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, tidak hadir secara langsung dalam sidang awal di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC)
Internasional
LANGKAT Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya melaksanakan Safari Ramadan 1446 Hijriah di Kabupaten Langkat, tepatnya di Masjid Ubudiyah, J
Agama
TAPANULI SELATAN Ribuan warga yang tinggal di dua desa terisolir, setelah jalan sepanjang 20 meter di Dusun Salese, Desa Panaungan, Kecama
Peristiwa
