Nusron menjelaskan bahwa kondisi ini berawal dari perubahan peraturan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengatur bahwa badan hukum yang melakukan aktivitas perkebunan wajib memiliki IUP dan HGU. Namun, pasal yang mewajibkan kepemilikan HGU tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, meskipun perusahaan telah memiliki IUP, mereka tidak diwajibkan lagi untuk memiliki HGU, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara izin usaha yang dimiliki dan status lahan.
"Pasal ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga Badan Hukum ini menjadi wajib memiliki IUP dan HGU. Akibat perubahan ini, ada 537 perusahaan pemegang IUP tetapi tidak memiliki HGU. Jika dihitung luasnya berdasarkan izin usaha perkebunan (IUP), totalnya mencapai 2,5 juta hektare," jelas Menteri Nusron dalam keterangan resminya.
Baca Juga:
Nusron menambahkan bahwa sebanyak 150 perusahaan yang memiliki IUP telah mengajukan permohonan HGU ke Kementerian ATR/BPN. Total luas lahan yang sedang diproses untuk penerbitan HGU mencapai 1.144.427,46 hektare. Saat ini, proses identifikasi sedang dilakukan untuk memastikan apakah lahan-lahan tersebut bertabrakan dengan kawasan hutan atau tidak.
"Saat ini sedang dalam proses identifikasi untuk dicocokkan apakah lahan tersebut bertabrakan dengan kawasan hutan atau tidak," tambahnya.
Baca Juga:
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, meminta Menteri Nusron untuk memberikan laporan progres terkait pendaftaran hak atas tanah dari 150 perusahaan yang sudah mengajukan permohonan HGU. Rifqi menekankan pentingnya transparansi dalam proses ini, agar 150 perusahaan dapat segera memperoleh sertifikat hak atas tanah yang sah.
"Progres pendaftaran hak atas tanah terhadap 150 perusahaan yang setara dengan 1.144.427,46 hektare ini, yang sudah mengajukan ke Kementerian ATR/BPN, ini kasih tahu ke kita prosesnya ya Pak Menteri, agar 150 perusahaan ini bisa diberi sertipikat," ujar Rifqi.
JAKARTA Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, memimpin langsung upacara serah terima
Nasional
JAMBI Dalam rangka berbagi kebaikan dan keberkahan selama bulan suci Ramadhan, Bidhumas Polda Jambi melaksanakan kegiatan pembagian takjil
Nasional
JOMBANG Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, melakukan safari Ramadan 2025 d
Agama
MEDAN Kelompok Sadar (Pokdar) Kamtibmas Bhayangkara melakukan giat sosial dengan membagikan takjil ke pengendara melintas serta masyarakat
Nasional
MEDAN Dalam rangka menyambut keberkahan bulan Ramadhan, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan Kanwil Ditjenpas Sumut kembali menggelar
Nasional
PADANGSIDIMPUAN Sebuah tragedi banjir bandang yang melanda Kota Padangsidimpuan dan sekitarnya pada Jumat malam (13/3/2025) menelan korban
Peristiwa
LANGKAT Dalam upaya meningkatkan kualitas pelajar dan mendukung visi Presiden Prabowo Subianto dalam mencetak Generasi Emas 2045, Komunitas
Agama
BATU BARA Lapas Labuhan Ruku menerima kunjungan kasat Binmas (Pembinaan Masyarakat) Polres Batubara pada hari Jumat(14/3). Kunjungan Kasat
Nasional
SUMUT Jadwal imsak dan waktu berbuka puasa sangat penting bagi umat Muslim di bulan Ramadan 1446 H. Berikut ini adalah jadwal imsak dan buk
Agama
MEDAN Dalam semangat bulan suci Ramadhan, Petugas Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan, Kanwil Ditjenpas Sumut, menunjukkan kepeduli
Agama
