Pemerintah Pelajari Putusan MK Soal Penghapusan Presidential Threshold

JAKARTA -Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyatakan sedang mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan ketentuan presidential threshold. Keputusan ini membatalkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang sebelumnya mensyaratkan minimal 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional bagi partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menyebutkan bahwa kajian diperlukan karena MK belum menentukan waktu pemberlakuan putusan tersebut. “Kami menghormati keputusan ini karena bersifat final dan mengikat. Namun, pemerintah masih perlu mengkaji dan berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu,” ujar Supratman.

Keputusan MK ini dianggap akan membawa implikasi besar terhadap pelaksanaan Pemilu mendatang. Pemerintah bersama DPR akan membahas revisi Undang-Undang Pemilu serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk menyesuaikan aturan sesuai putusan MK.

Baca Juga:

• Aksi Nekat Bidan Puskesmas Dairi Mengendarai Ambulans Sendiri Viral, Tuai Pujian Warganet
• Bobby Nasution Ganti Pejabat Pemprov Sumut, Pengamat: Hal Wajar bagi Pemimpin Baru

Sementara itu, sejumlah pengamat menilai penghapusan presidential threshold dapat membuka peluang lebih luas bagi partai politik kecil untuk mengajukan calon presiden. Namun, Supratman menyebutkan bahwa dampak positif atau negatif dari putusan ini masih perlu dikaji lebih lanjut.

Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, menegaskan bahwa penghapusan presidential threshold didasarkan pada prinsip keadilan dan hak konstitusional partai politik. Dalam pertimbangannya, Wakil Ketua MK, Saldi Isra, menjelaskan bahwa ketentuan ambang batas sebelumnya berpotensi menghambat hak politik partai-partai kecil.

Baca Juga:

• Jokowi Arahkan Perwira Sespimmen Polri untuk Perkuat Sinergi Polri-TNI di Era Digital
• Polres Jember Studi Tiru Layanan Kunjungan di Lapas Jember

Pemerintah dan parlemen kini dihadapkan pada tantangan untuk memastikan pelaksanaan Pemilu yang lebih inklusif, tanpa mengorbankan stabilitas politik dan efektivitas sistem pemerintahan.

(N/014)

Aksi Nekat Bidan Puskesmas Dairi Mengendarai Ambulans Sendiri Viral, Tuai Pujian Warganet

Bobby Nasution Ganti Pejabat Pemprov Sumut, Pengamat: Hal Wajar bagi Pemimpin Baru

Jokowi Arahkan Perwira Sespimmen Polri untuk Perkuat Sinergi Polri-TNI di Era Digital

Polres Jember Studi Tiru Layanan Kunjungan di Lapas Jember

Dua Anggota TNI Korem 064 Diduga Keroyok Pemuda hingga Tewas, TNI AD Minta Maaf

Puan Maharani Tegas Tolak Pemindahan Paksa Warga Palestina: Gaza Adalah Rumah Mereka