SOLO -Sebuah aksi massa yang mengatasnamakan Aliansi Warga Solo Raya mengguncang jalanan depan gedung DPRD Solo. Dipimpin oleh Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo, bersama dengan tokoh-tokoh lainnya, massa tersebut menggelar aksi protes dengan tuntutan yang jelas.
Kedatangan massa ini diawali dengan long march dari perempatan Fajar Indah menuju Kantor DPRD Solo. Sesampainya di sana, mereka memulai aksi dengan melakukan orasi yang menyuarakan tiga tuntutan utama.
Dalam orasinya, Budi Prasetyo membacakan pernyataan sikap massa yang berisi tiga poin inti. Pertama, mereka menolak kebrutalan dan kebiadaban yang terjadi dalam Pemilu 2024. Kedua, mereka mendukung hak angket DPR RI untuk membongkar praktik kecurangan Pilpres 2024 yang dianggap terstruktur, sistemik, dan masif. Dan ketiga, tuntutan agar Presiden Jokowi segera mundur dari jabatannya.
Baca Juga:
Aksi ini juga diwarnai dengan pembakaran benda menyerupai keranda yang bertempel poster Presiden Joko Widodo, sebagai simbol kematian demokrasi yang mereka anggap sudah hilang dan hancur. Massa perempuan juga turut berpartisipasi dengan memukul alat-alat dapur seperti panci sebagai bentuk protes.
Ketua koordinator aksi, Abi Ibrahim Hasmi, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan ekspresi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk perwakilan buruh, mahasiswa, serta pendukung Paslon 01 dan 03. Mereka menyoroti adanya dugaan kecurangan dalam Pemilu serta penurunan demokrasi yang terjadi.
Baca Juga:
Poin penting lainnya dalam aksi ini adalah audiensi yang dilakukan oleh perwakilan massa di salah satu ruangan di DPRD Solo. Selain menekankan dukungan terhadap hak angket, massa juga mengkritisi penurunan demokrasi serta adanya dugaan kecurangan dalam Pemilu, termasuk terkait kenaikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) di Pemilu 2024.
Aksi ini menunjukkan bahwa ketegangan politik masih terasa di tengah masyarakat, dengan adanya perbedaan pandangan dan tuntutan yang beragam. Namun, dengan dialog dan aspirasi yang disampaikan secara terbuka, diharapkan solusi yang adil dan berkelanjutan dapat ditemukan untuk kebaikan bersama.
(K/09)
BATUBARA Meski sebagai pengawas internal, tidak berarti Inspektorat bersih dalam mengelola anggaran. Lihat saja Inspektorat Batubara yan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, menyampaikan bahwa Konklaf untuk memilih Paus pengganti Paus Fransiskus kemungkinan
Agama
Deliserdang Yayasan Perguruan Islam Terpadu (YP IT) Al Ikhwan sukses menggelar AI Fest atau Al Ikhwan Festival, sebuah festival pendidika
Komunitas
BATAM Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pelabuhan Internasio
Pemerintahan
JAKARTA Sidang perdana gugatan uji materiil terhadap UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diajukan Ariel NOAH dan 28 m
Entertainment
KARANGANYAR Kepolisian Resor (Polres) Karanganyar berhasil menggagalkan peredaran pupuk subsidi yang dijual di luar wilayah seharusnya. Dal
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), absen dalam dua agenda sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Suraka
Nasional
TOBA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba bekerja sama dengan Satker PJN Wilayah II dan Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Sumate
Pemerintahan
INDIA Pemerintah Pakistan mengambil langkah tegas dengan mengusir sejumlah pejabat diplomatik India dan menutup wilayah udaranya untuk pesa
Internasional
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Johanes Andy Tanbun Eugene alias Abun dengan pidana penjara selama 13 tahun atas perbuat
Hukum dan Kriminal
