SIDOARJO -Sebuah drama hukum tengah terjadi di seputar kasus dugaan suap di Sidoarjo yang melibatkan Bupati Ahmad Muhdlor Ali, atau yang lebih dikenal dengan Gus Muhdlor. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melakukan langkah serius dengan mendatangi langsung RSUD Sidoarjo Barat pada Selasa (23/4), untuk memeriksa langsung kondisi kesehatan Gus Muhdlor, yang saat itu sedang dirawat di rumah sakit tersebut.
Informasi dari Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengungkapkan bahwa tim penyidik KPK melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi Bupati Sidoarjo tersebut. Hal ini menjadi sorotan karena sebelumnya Gus Muhdlor telah absen dari panggilan pemeriksaan pada Jumat (19/4) dengan alasan sedang menjalani perawatan di rumah sakit yang sama.
Surat keterangan dari pengacara Gus Muhdlor yang menyebutkan bahwa dirinya sedang dirawat hingga sembuh, namun tanpa detail tanggal dan jenis penyakit, menjadi titik perhatian penyidik. KPK curiga terhadap keabsahan surat tersebut, sehingga memutuskan untuk melakukan pengecekan langsung di RSUD Sidoarjo Barat.
Baca Juga:
Ali Fikri menjelaskan bahwa informasi terbaru yang diperoleh adalah kondisi Gus Muhdlor sudah memungkinkan untuk menjalani tindakan rawat jalan. Hal ini membuat KPK menetapkan jadwal pemeriksaan ulang terhadap Gus Muhdlor pada Jumat (3/5) di Gedung Merah Putih KPK.
Dalam konteks ini, KPK mengingatkan kembali agar Gus Muhdlor bersikap kooperatif dan hadir dalam proses penyidikan. Ali Fikri menegaskan bahwa KPK akan bertindak tegas terhadap pihak yang sengaja menghalangi atau merintangi proses hukum ini.
Baca Juga:
Kasus ini mencuat karena adanya dugaan suap pemotongan tunjangan pegawai di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo. Gus Muhdlor sendiri menjadi tersangka setelah sebelumnya dua orang lainnya, yaitu Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono dan seorang pejabat bernama Siska Wati, juga terseret dalam kasus tersebut.
Peristiwa ini menjadi cerminan serius akan pentingnya integritas dan keterbukaan dalam menjalankan fungsi publik. Tagar yang relevan untuk berita ini bisa.
BATUBARA Meski sebagai pengawas internal, tidak berarti Inspektorat bersih dalam mengelola anggaran. Lihat saja Inspektorat Batubara yan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, menyampaikan bahwa Konklaf untuk memilih Paus pengganti Paus Fransiskus kemungkinan
Agama
Deliserdang Yayasan Perguruan Islam Terpadu (YP IT) Al Ikhwan sukses menggelar AI Fest atau Al Ikhwan Festival, sebuah festival pendidika
Komunitas
BATAM Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pelabuhan Internasio
Pemerintahan
JAKARTA Sidang perdana gugatan uji materiil terhadap UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diajukan Ariel NOAH dan 28 m
Entertainment
KARANGANYAR Kepolisian Resor (Polres) Karanganyar berhasil menggagalkan peredaran pupuk subsidi yang dijual di luar wilayah seharusnya. Dal
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), absen dalam dua agenda sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Suraka
Nasional
TOBA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba bekerja sama dengan Satker PJN Wilayah II dan Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Sumate
Pemerintahan
INDIA Pemerintah Pakistan mengambil langkah tegas dengan mengusir sejumlah pejabat diplomatik India dan menutup wilayah udaranya untuk pesa
Internasional
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Johanes Andy Tanbun Eugene alias Abun dengan pidana penjara selama 13 tahun atas perbuat
Hukum dan Kriminal
