Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia (HAM) dalam penataan administrasi tanah. Proses seperti sertifikasi tanah, penguasaan lahan, dan penyelesaian sengketa tanah harus memerhatikan prinsip HAM agar tidak menimbulkan pelanggaran.
“Nanti akan kita kembangkan dalam bentuk desk-to-desk, terutama dalam mengawal pendaftaran tanah hak komunal yang saat ini masih sangat sedikit di Indonesia. Kita masih jauh dari target pendaftaran tanah hak komunal, hak adat, dan hak ulayat. Ini dapat menghambat berbagai program pemerintah,” ujar Nusron di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Rabu (15/1/2025).
Salah satu program yang terdampak adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang sering terhambat oleh persoalan pengakuan hak adat dan pernyataan kepemilikan. Pernyataan tersebut disampaikan usai pertemuan dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai. Pigai menegaskan bahwa konflik tanah komunal dan adat dapat diselesaikan jika masyarakat bersatu dan mendaftarkan tanah adat ke Kementerian ATR/BPN.
Baca Juga:
Pigai menambahkan, pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN untuk mengatasi konflik tanah dari perspektif HAM. Penyelarasan data menjadi salah satu langkah penting dalam upaya pengendalian sengketa. “Kami akan berkolaborasi untuk memfilter, memberi masukan, dan mendukung penyelesaian konflik berbasis HAM. Namun, jika kasus sudah memasuki ranah yudikatif, kami tidak dapat melakukan intervensi,” jelas Pigai.
Pigai juga menyoroti tantangan sempitnya lahan pertanian di Pulau Jawa akibat industrialisasi, pengembangan realestat, dan pembangunan infrastruktur. Hal ini menjadi perhatian penting untuk mencegah krisis agraria di masa depan.
Baca Juga:
(christie)
BOGOR Polres Bogor mencopot Aipda H, seorang anggota Patroli dan Pengawalan (Patwal), setelah viral video yang menunjukkan dirinya memepet
Hukum dan Kriminal
JAWA BARAT Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya kasus yang melibatkan mantan Gubern
Nasional
JAKARTA Ramadan selalu menjadi waktu yang dinanti, bukan hanya sebagai momen spiritual, tetapi juga sebagai puncak aktivitas ekonomi, terut
Ekonomi
JAWA BARAT Dua warga Kabupaten Purwakarta, Nana Permana (48) dan Risma Hermansyah (41), ditangkap polisi saat kedapatan mengedarkan uang p
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Polisi berhasil menangkap dua pria berinisial RE (35) dan HS (35) yang mengakungaku sebagai anggota polisi, di kawasan Tanah Abang
Hukum dan Kriminal
BOGOR Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengambil tindakan tegas dengan menyegel sejumlah tempat penginapan dan k
Nasional
BATU BARA Ketua Umum Komunitas Sedekah Jumat (KSJ), Saharuddin, dengan tegas mendesak Polres Batu Bara untuk segera menindaklanjuti lapo
Hukum dan Kriminal
PAPUA BARAT Hilangnya Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi Samuel Marbun, sejak 18 Desember 2024, masih menjadi misteri. Tiga bula
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) bersama Fraksi PAN di DPR menggelar acara Ramadan Berbagi PANgan u
Nasional
JAKARTA Pemerintah dan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikabarkan menggelar rapat secara diamdiam pada Jumat (14/3/2025) hingga Sab
Politik
