BITVONLINE.COM -Di tengah laju perekonomian yang terus berkembang, catatan terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) membawa kabar yang kurang menggembirakan, terutama bagi para petani di seluruh negeri. Pada bulan Mei 2024, indeks nilai tukar petani (NTP) merosot, mencerminkan kondisi daya beli petani yang mengalami penurunan. Kabar ini menjadi sorotan utama di kalangan pelaku ekonomi, terutama yang berkaitan langsung dengan sektor pertanian.
Menurut laporan BPS, NTP nasional pada bulan Mei 2024 mencapai angka 116,71, menandakan penurunan sebesar 0,06% dari bulan sebelumnya. Penurunan NTP ini didorong oleh turunnya Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 0,16%, yang ternyata lebih besar dibandingkan penurunan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,10%.
Penyebab Penurunan NTPPenurunan NTP ini tidak terlepas dari dinamika harga komoditas di pasar. Beberapa komoditas utama, seperti kelapa sawit, gabah, jagung, dan cabai rawit, mengalami penurunan harga yang signifikan. Di sisi lain, ada pula komoditas seperti beras, tomat sayur, cabai rawit, dan daging ayam yang menyumbang turunnya indeks harga yang dibayar petani.
Baca Juga:
Penurunan terdalam terjadi pada sektor tanaman pangan, yang mengalami penurunan sebesar 0,86%. Namun, tidak hanya sektor tanaman pangan yang terdampak. Sektor perikanan juga mengalami penurunan sebesar 0,78%, baik untuk nelayan maupun pembudidaya ikan.
Cerita di Balik AngkaMenilik lebih dalam, penurunan dan kenaikan NTP di berbagai wilayah menampilkan cerita yang beragam. Di Nusa Tenggara Barat, peningkatan NTP dipicu oleh naiknya harga jual komoditas seperti gabah dan bawang merah. Namun, di sisi lain, Sulawesi Barat mengalami penurunan terdalam NTP karena turunnya harga komoditas kelapa sawit dan kakao.
Baca Juga:Implikasi dan Harapan
Penurunan NTP pada bulan Mei 2024 membawa dampak yang cukup signifikan bagi kehidupan para petani. Menurunnya daya beli petani bisa mengganggu stabilitas ekonomi di tingkat lokal maupun nasional. Namun, di balik angka-angka statistik tersebut, terdapat harapan untuk perbaikan keadaan.
Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan di sektor pertanian perlu berkolaborasi untuk mencari solusi yang tepat guna mengatasi permasalahan ini. Dukungan dalam bentuk kebijakan yang mendukung petani serta upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor pertanian menjadi kunci dalam memperbaiki kondisi daya beli petani di masa mendatang.
Melalui langkah-langkah strategis dan kolaborasi yang kuat, diharapkan para petani dapat kembali mendapatkan akses yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, sehingga pertanian Indonesia dapat terus menjadi tulang punggung ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan.
(N/014)
JAKARTA Presiden Republik Indonesia ke7, Joko Widodo (Jokowi), telah melaporkan tudingan terkait ijazah palsu kepada Polda Metro Jaya. Dal
Nasional
MEDAN Menjamurnya bangunan bermasalah di Kota Medan menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Medan yang membidangi sektor pembangunan. Salah
Pemerintahan
VATIKAN Dunia kini menanti keputusan penting dari jantung Gereja Katolik Roma. Setelah wafatnya Paus Fransiskus pada 21 April 2025, perhati
Internasional
MADINA Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) menggelar acara Tabliq Akbar dan Sejuta Selawat yang berlangsung meriah di Lap
Pemerintahan
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution merespons kejadian semburan lumpur panas yang muncul di sekitar PT Sorik Marapi Geothe
Peristiwa
MALUKU Bentrokan berdarah antara warga Desa Lingat dan Desa Kandar, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, terjadi pada Se
Peristiwa
JAKARTA Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan bahwa saat ini stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Indon
Ekonomi
JAKARTA Hercules, tokoh yang dikenal sebagai mantan pemimpin kelompok, menegaskan bahwa dirinya tidak takut dengan Sutiyoso, mantan Kepala
Nasional
SURAKARTA Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang menjadi tergugat dalam perkara dugaan ijazah palsu, tidak hadir dalam sidang mediasi p
Nasional
KALIMANTAN SELATAN Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah memutuskan untuk membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Infrastruktur Ibu K
Pemerintahan
