KALTIM -Sebuah konten viral di media sosial telah menarik perhatian pihak berwenang setelah seorang pria yang dikenal dengan panggilan “Om Bule” menyindir pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam konten tersebut, singkatan “IKN” diubah menjadi “Ibu Kota Koruptor Nepotisme”, menimbulkan kehebohan di kalangan masyarakat.
Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Artanto, mengungkapkan bahwa pria tersebut sebenarnya adalah warga negara Indonesia (WNI), meskipun dikenal dengan panggilan “Om Bule” di platform media sosial TikTok. Artanto menegaskan bahwa konten tersebut dapat memicu antipati di masyarakat, sehingga pihak berwenang merasa perlu untuk memberikan teguran.
“Apalagi yang bersangkutan adalah WNI yang akunnya menggunakan nama Om Bule. Jangan sampai membuat antipati sebagai masyarakat Indonesia terhadap orang lain,” ujar Artanto.
Baca Juga:
Meskipun demikian, pihak kepolisian hanya memberikan teguran kepada pria tersebut dan tidak akan memanggilnya untuk klarifikasi lebih lanjut. Mereka menyadari bahwa konten tersebut merupakan pendapat atau penilaian pribadi, namun diharapkan agar tidak melakukan hal serupa yang dapat memicu kehebohan di masa mendatang.
“Kami mengimbau kepada yang bersangkutan untuk tidak melakukan hal serupa baik di IKN maupun tempat lain meskipun hal tersebut merupakan pendapat atau penilaian,” tegasnya.
Baca Juga:
Dalam konten tersebut, pria tersebut menyindir pembangunan IKN yang ditujukan untuk pejabat sementara rakyat kecil hanya akan dibuatkan gubuk. Dia juga menyebutkan bahwa warga dari pulau Jawa sedang berebut tanah di IKN karena hampir habis. Meskipun lokasi pengambilan video dalam konten tersebut bukan di wilayah Polda Kaltim dan bukan di area IKN, namun konten tersebut telah menimbulkan polemik di kalangan masyarakat.
Konten viral ini menjadi sorotan karena menyoroti sensitivitas terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara dan memberikan gambaran tentang perbedaan pandangan yang mungkin ada di masyarakat terkait proyek pembangunan tersebut. Keberadaan konten semacam ini juga menyoroti peran media sosial dalam memengaruhi opini publik dan pentingnya pengawasan terhadap konten-konten yang dapat memicu ketegangan sosial atau perpecahan di masyarakat.
Dengan adanya teguran dari pihak berwenang, diharapkan konten-konten yang berpotensi memicu kehebohan atau antipati di masyarakat dapat diminimalisir, sehingga tercipta lingkungan yang lebih kondusif dalam bermedia sosial.
(N/014)
BOGOR Polres Bogor mencopot Aipda H, seorang anggota Patroli dan Pengawalan (Patwal), setelah viral video yang menunjukkan dirinya memepet
Hukum dan Kriminal
JAWA BARAT Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya kasus yang melibatkan mantan Gubern
Nasional
JAKARTA Ramadan selalu menjadi waktu yang dinanti, bukan hanya sebagai momen spiritual, tetapi juga sebagai puncak aktivitas ekonomi, terut
Ekonomi
JAWA BARAT Dua warga Kabupaten Purwakarta, Nana Permana (48) dan Risma Hermansyah (41), ditangkap polisi saat kedapatan mengedarkan uang p
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Polisi berhasil menangkap dua pria berinisial RE (35) dan HS (35) yang mengakungaku sebagai anggota polisi, di kawasan Tanah Abang
Hukum dan Kriminal
BOGOR Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengambil tindakan tegas dengan menyegel sejumlah tempat penginapan dan k
Nasional
BATU BARA Ketua Umum Komunitas Sedekah Jumat (KSJ), Saharuddin, dengan tegas mendesak Polres Batu Bara untuk segera menindaklanjuti lapo
Hukum dan Kriminal
PAPUA BARAT Hilangnya Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi Samuel Marbun, sejak 18 Desember 2024, masih menjadi misteri. Tiga bula
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) bersama Fraksi PAN di DPR menggelar acara Ramadan Berbagi PANgan u
Nasional
JAKARTA Pemerintah dan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikabarkan menggelar rapat secara diamdiam pada Jumat (14/3/2025) hingga Sab
Politik
