YOGYAKARTA –Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, mengeluarkan pernyataan tajam terkait polemik pembangunan beach club di Gunungkidul yang mengundang pro dan kontra dari berbagai pihak. Dalam beberapa jawaban yang diungkapkan, Sri Sultan menyoroti perizinan, keberadaan kawasan karst yang dilindungi, dan kewenangan terkait investasi.
Sultan HB X dengan tegas menyatakan bahwa proses perizinan untuk proyek beach club di Gunungkidul merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, bukan ranah Provinsi DIY. “Izin-izin itu urusannya Kabupaten, bukan Provinsi. Saya tidak mengetahui apakah lokasi yang dipilih sudah berkoordinasi dengan Kabupaten atau tidak,” ujar Sultan kepada wartawan di Kompleks Kepatihan, Kota Jogja.
2. Kawasan Karst sebagai Zona Terlarang untuk BangunanDalam konteks kawasan karst yang dilindungi, Sultan HB X menegaskan bahwa tidak boleh ada bangunan di sana. “Kawasan karst yang dilindungi tidak mungkin ada bangunan. Perizinan dan kajian lingkungan harus dilakukan dengan teliti sebelum memutuskan. Jika Raffi Ahmad belum mengajukan permohonan, itu berarti tidak sesuai dan perlu mencari lokasi lain,” tambahnya dengan penuh kehati-hatian.
Baca Juga:3. Investasi sebagai Kewenangan Pemkab atau Kota
Meskipun demikian, Sultan mempertegas bahwa masalah investasi adalah kewenangan dari pemerintah kabupaten atau kota, bukan dari Pemda DIY secara langsung. “Izin lokasi investasi seperti itu diurus oleh kabupaten-kota, bukan oleh Provinsi. Saya tidak mengetahui prosedur detailnya,” jelasnya.
Respons Raffi Ahmad dan Bupati GunungkidulSebelumnya, Raffi Ahmad mengumumkan mundur dari proyek beach club tersebut setelah adanya penolakan dari masyarakat dan belum adanya izin resmi. Sementara itu, Bupati Gunungkidul, Sunaryanta, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada izin yang diberikan untuk proyek tersebut, meskipun pemberitaan di media telah menafsirkannya secara berbeda.
Baca Juga:Kesimpulan dan Tantangan ke Depan
Kontroversi ini menjadi cerminan pentingnya koordinasi antarinstansi dalam mengurus perizinan proyek besar yang berpotensi mempengaruhi lingkungan. Perlu adanya komunikasi yang baik antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
(N/014)
TOBA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba bekerja sama dengan Satker PJN Wilayah II dan Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Sumate
Pemerintahan
INDIA Pemerintah Pakistan mengambil langkah tegas dengan mengusir sejumlah pejabat diplomatik India dan menutup wilayah udaranya untuk pesa
Internasional
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Johanes Andy Tanbun Eugene alias Abun dengan pidana penjara selama 13 tahun atas perbuat
Hukum dan Kriminal
bitvonline.comPresiden Prabowo Subianto dengan tegas mengutuk serangan teroris yang menargetkan rombongan turis di Pahalgam, Kashmir, India
Nasional
DEPOK Satpol PP Kota Depok melakukan penyegelan sementara terhadap 60 unit rumah yang sudah dihuni dan 40 unit rumah siap serah terima di P
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu (Rico Waas), melakukan peninjauan langsung ke lokasi jalan rusak berat yang mengarah ke Pasar In
Pemerintahan
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, kembali melontarkan kritik keras terhadap pros
Politik
bitvonline.comSakit pundak merupakan keluhan yang kerap dialami oleh berbagai kalangan, mulai dari pekerja kantoran hingga atlet profesiona
Kesehatan
JAKARTA Indonesian Prison Product and Art (IPPA Fest) 2025 yang digelar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) di Lapangan Banteng,
Pemerintahan
JAKARTA Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, menjadi satu dari empat tokoh yang dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat atas dug
Nasional
