JAKARTA -Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyuarakan kekhawatirannya terhadap wacana libur sekolah selama bulan Ramadhan 2025. Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut dapat berdampak pada pengurangan pendapatan guru, khususnya guru honorer dan guru di madrasah swasta.
Satriwan menjelaskan bahwa jika siswa libur, tidak ada aktivitas belajar-mengajar di sekolah, yang berarti guru juga akan libur. Hal ini berpotensi membuat yayasan atau lembaga pendidikan tidak membayarkan gaji guru secara penuh, terutama terkait komponen biaya transportasi. “Karena kalau siswa libur, tidak ada aktivitas di sekolah, guru pun libur. Kalau yayasan itu tidak akan membayarkan gaji guru secara penuh,” ujarnya.
P2G mengingatkan bahwa kebijakan tersebut datang pada waktu yang sensitif, di mana kebutuhan hidup masyarakat, terutama selama Ramadhan dan Idul Fitri, cenderung meningkat. “Di satu sisi kebutuhan meningkat untuk bulan puasa, untuk Idul Fitri, tapi penghasilan guru-guru justru menurun drastis,” tambah Satriwan.
Baca Juga:
Selain dampak pada pendapatan guru, P2G juga menilai kebijakan libur sekolah selama Ramadhan dapat memengaruhi proses pembelajaran. Satriwan menyatakan bahwa siswa akan kehilangan waktu belajar yang sangat berharga, yang akan berdampak pada pemenuhan materi pelajaran. “Mata pelajaran dan pembelajaran tentu akan banyak yang tidak terpenuhi karena anak-anak libur,” kata Satriwan.
Dia juga mengungkapkan kekhawatiran terkait kecenderungan siswa menghabiskan waktu libur dengan kegiatan yang tidak produktif, seperti bermain game online. “Alih-alih anak-anak fokus beribadah di rumah selama Ramadhan, yang akan timbul justru fokus berselancar di dunia maya, menghabiskan waktu untuk main game online,” ucap Satriwan, sembari mengingatkan bahwa tidak semua orangtua dapat memantau anak-anak mereka secara penuh selama libur panjang.
Baca Juga:
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) telah menyepakati rencana libur sekolah pada Ramadhan 2025. Menteri Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa keputusan ini telah dibahas lintas kementerian dan masih menunggu Surat Edaran (SE) bersama dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri. “Tunggu sampai ada SE bersama, mudah-mudahan dalam waktu singkat,” ujar Abdul Mu’ti.
(N/014)
BOGOR Polres Bogor mencopot Aipda H, seorang anggota Patroli dan Pengawalan (Patwal), setelah viral video yang menunjukkan dirinya memepet
Hukum dan Kriminal
JAWA BARAT Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya kasus yang melibatkan mantan Gubern
Nasional
JAKARTA Ramadan selalu menjadi waktu yang dinanti, bukan hanya sebagai momen spiritual, tetapi juga sebagai puncak aktivitas ekonomi, terut
Ekonomi
JAWA BARAT Dua warga Kabupaten Purwakarta, Nana Permana (48) dan Risma Hermansyah (41), ditangkap polisi saat kedapatan mengedarkan uang p
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Polisi berhasil menangkap dua pria berinisial RE (35) dan HS (35) yang mengakungaku sebagai anggota polisi, di kawasan Tanah Abang
Hukum dan Kriminal
BOGOR Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengambil tindakan tegas dengan menyegel sejumlah tempat penginapan dan k
Nasional
BATU BARA Ketua Umum Komunitas Sedekah Jumat (KSJ), Saharuddin, dengan tegas mendesak Polres Batu Bara untuk segera menindaklanjuti lapo
Hukum dan Kriminal
PAPUA BARAT Hilangnya Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi Samuel Marbun, sejak 18 Desember 2024, masih menjadi misteri. Tiga bula
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) bersama Fraksi PAN di DPR menggelar acara Ramadan Berbagi PANgan u
Nasional
JAKARTA Pemerintah dan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikabarkan menggelar rapat secara diamdiam pada Jumat (14/3/2025) hingga Sab
Politik
