jakarta -Pertamina, sebagai pilar utama dalam industri energi Indonesia, terus memperluas jangkauan distribusi bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi ke berbagai wilayah, termasuk pelosok terpencil di Tanah Air. Langkah ini diharapkan dapat memberikan akses energi yang lebih baik dan berkualitas bagi seluruh masyarakat, sesuai dengan amanat untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.
“Upaya Pertamina dalam memperluas outlet BBM non-subsidi ini sangat penting untuk memudahkan akses energi bagi masyarakat di wilayah pelosok. Hal ini adalah bagian dari komitmen Pertamina untuk tidak hanya menjadi entitas bisnis, tetapi juga melaksanakan fungsi pelayanan publik yang vital,” ungkap Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, dalam keterangannya di Jakarta.
Distribusi BBM ke daerah-daerah terpencil tidak selalu menguntungkan dari segi bisnis semata, namun Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diarahkan untuk menjalankan peran ganda sebagai penyedia layanan publik yang memperhatikan aspek komersial dan keberlanjutan.
Baca Juga:
Menurut Nasim, prinsip-prinsip seperti availability, accessibility, affordability, acceptability, dan sustainability menjadi pedoman utama dalam strategi Pertamina dalam menjaga ketahanan energi nasional. Dengan memperluas jaringan distribusi BBM melalui lebih dari 14 ribu lembaga penyalur yang dikelola oleh Pertamina Patra Niaga, termasuk SPBU reguler, Pertashop, dan SPBU nelayan, Pertamina berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan energi dari perkotaan hingga ke pelosok desa.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, menegaskan bahwa upaya ini adalah bentuk komitmen perusahaan dalam menyediakan akses energi yang lebih merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. “Kami tidak hanya fokus pada aksesibilitas, tetapi juga terus mendukung stabilitas perekonomian dengan menawarkan harga BBM non-subsidi yang kompetitif,” jelas Riva.
Baca Juga:
Langkah Pertamina dalam mengelola distribusi BBM juga diharapkan dapat menggerakkan roda ekonomi lokal serta mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas energi dan ekonomi nasional. Dengan demikian, upaya ini tidak hanya memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.
(n/014)
BATUBARA Meski sebagai pengawas internal, tidak berarti Inspektorat bersih dalam mengelola anggaran. Lihat saja Inspektorat Batubara yan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, menyampaikan bahwa Konklaf untuk memilih Paus pengganti Paus Fransiskus kemungkinan
Agama
Deliserdang Yayasan Perguruan Islam Terpadu (YP IT) Al Ikhwan sukses menggelar AI Fest atau Al Ikhwan Festival, sebuah festival pendidika
Komunitas
BATAM Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pelabuhan Internasio
Pemerintahan
JAKARTA Sidang perdana gugatan uji materiil terhadap UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diajukan Ariel NOAH dan 28 m
Entertainment
KARANGANYAR Kepolisian Resor (Polres) Karanganyar berhasil menggagalkan peredaran pupuk subsidi yang dijual di luar wilayah seharusnya. Dal
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), absen dalam dua agenda sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Suraka
Nasional
TOBA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba bekerja sama dengan Satker PJN Wilayah II dan Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Sumate
Pemerintahan
INDIA Pemerintah Pakistan mengambil langkah tegas dengan mengusir sejumlah pejabat diplomatik India dan menutup wilayah udaranya untuk pesa
Internasional
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Johanes Andy Tanbun Eugene alias Abun dengan pidana penjara selama 13 tahun atas perbuat
Hukum dan Kriminal
