Jakarta – Pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menjelaskan bahwa penyusunan peraturan pelaksana tersebut dilakukan dengan cermat agar mampu menjawab tantangan keamanan siber dan teknologi baru.
“Lagi harmonisasi beberapa pasal dibahas setiap hari. Ada 216 pasal kalau nggak salah. Dan di Perpres itu ada beberapa tambahan penting terutama yang mencakup tentang keamanan siber dan juga teknologi baru,” ujar Nezar dalam siaran persnya. Nezar mengungkapkan bahwa pembahasan Perpres pelaksana UU PDP tengah berlangsung.
Perpres tersebut akan menjadi landasan penting untuk memperkuat pelindungan data pribadi, khususnya di sektor yang berkembang pesat seperti fintech. “Perpres itu sedang dibahas di Kementerian Hukum. Kita harapkan setidaknya di minggu ke-4 bulan Februari mudah-mudahan Perpres itu sudah selesai diharmonisasi,” ungkapnya.
Baca Juga:
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus melakukan edukasi dan meningkatkan kesadaran publik bekerja sama dengan lembaga pemerintah, perusahaan swasta, startup, akademisi, dan masyarakat. Menurut Nezar, kolaborasi ini bertujuan menggabungkan sumber daya, keahlian, dan jaringan untuk mempercepat implementasi UU PDP di berbagai sektor.
“Kementerian kami bertanggung jawab dalam menyusun peraturan pelaksana UU PDP yang lebih detail dan teknis. Peraturan ini akan memberikan panduan yang jelas bagi organisasi, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menerapkan prinsip-prinsip pelindungan data pribadi,” ujar Nezar.
Baca Juga:
Komdigi juga memprioritaskan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang pelindungan data pribadi. Menurut Nezar, kementerian akan melaksanakan bimbingan teknis kesiapan implementasi UU PDP bagi badan publik. “Kami juga akan melakukan pendampingan implementasi melalui audiensi serta mengadakan workshop PDP tingkat lanjut dan pembekalan praktik pelindungan data pribadi di sektor swasta,” tambahnya.
Wamenkomdigi mengajak semua pihak untuk menjadikan pelindungan data pribadi sebagai fondasi masa depan digital Indonesia. Menurutnya, dengan meningkatkan kesadaran, memahami solusi, dan menciptakan kesepahaman, industri fintech di Indonesia mampu menghadapi tantangan teknologi dengan lebih baik.(christie)
BOGOR Polres Bogor mencopot Aipda H, seorang anggota Patroli dan Pengawalan (Patwal), setelah viral video yang menunjukkan dirinya memepet
Hukum dan Kriminal
JAWA BARAT Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya kasus yang melibatkan mantan Gubern
Nasional
JAKARTA Ramadan selalu menjadi waktu yang dinanti, bukan hanya sebagai momen spiritual, tetapi juga sebagai puncak aktivitas ekonomi, terut
Ekonomi
JAWA BARAT Dua warga Kabupaten Purwakarta, Nana Permana (48) dan Risma Hermansyah (41), ditangkap polisi saat kedapatan mengedarkan uang p
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Polisi berhasil menangkap dua pria berinisial RE (35) dan HS (35) yang mengakungaku sebagai anggota polisi, di kawasan Tanah Abang
Hukum dan Kriminal
BOGOR Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengambil tindakan tegas dengan menyegel sejumlah tempat penginapan dan k
Nasional
BATU BARA Ketua Umum Komunitas Sedekah Jumat (KSJ), Saharuddin, dengan tegas mendesak Polres Batu Bara untuk segera menindaklanjuti lapo
Hukum dan Kriminal
PAPUA BARAT Hilangnya Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi Samuel Marbun, sejak 18 Desember 2024, masih menjadi misteri. Tiga bula
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) bersama Fraksi PAN di DPR menggelar acara Ramadan Berbagi PANgan u
Nasional
JAKARTA Pemerintah dan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikabarkan menggelar rapat secara diamdiam pada Jumat (14/3/2025) hingga Sab
Politik
