
Dirkrimsus Poldasu Diminta Periksa Kepala Inspektorat Batubara Terkait Pengelolaan Anggaran
BATUBARA Meski sebagai pengawas internal, tidak berarti Inspektorat bersih dalam mengelola anggaran. Lihat saja Inspektorat Batubara yan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA -Suasana sidang paripurna DPR dipenuhi dengan kesepakatan yang bulat saat Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), memimpin rapat untuk mengesahkan 26 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kabupaten/kota menjadi Undang-Undang (UU). Keputusan ini menandai langkah penting dalam penyempurnaan regulasi di berbagai daerah di Indonesia.
Awalnya, Cak Imin meminta Komisi II DPR untuk melaporkan hasil pembahasan 26 RUU yang melibatkan beberapa provinsi seperti Kepulauan Riau, Lampung, Jambi, Riau, dan Sumatera Barat. Anggota Komisi II Cornelis, mewakili pimpinan, menyampaikan bahwa seluruh fraksi sepakat untuk mensahkan RUU tersebut.
“Saya akan menanyakan kepada seluruh anggota fraksi apakah 26 RUU tentang kabupaten/kota sebagaimana disampaikan dalam laporan komisi II disetujui menjadi UU?” tanya Cak Imin kepada rapat paripurna.
Baca Juga:
“Setuju!” serentak jawab seluruh anggota dewan.
Dengan persetujuan bulat dari semua fraksi, Cak Imin mengetuk palu persetujuan, menandakan bahwa 26 RUU tentang kabupaten/kota telah resmi disahkan menjadi UU.
Baca Juga:
Sebelumnya, Ketua Panitia Kerja (Panja) 26 RUU Kabupaten/Kota, Syamsurizal, menjelaskan bahwa setiap RUU terdiri dari bab-bab yang mengatur definisi, cakupan wilayah, batas wilayah, ibu kota, karakteristik, dan ketentuan penutup sesuai dengan UU yang berlaku.
RUU ini mencakup berbagai kabupaten dan kota di Indonesia, antara lain:
Keputusan ini diharapkan dapat mengoptimalkan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat kabupaten/kota, serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pemberantasan korupsi dan pengelolaan administrasi pemerintahan yang lebih efektif.
Rapat paripurna ini merupakan bagian dari agenda DPR dalam memperkuat sistem regulasi di tingkat lokal, sebagai respons terhadap tuntutan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan daerah di Indonesia.
(N/014)
BATUBARA Meski sebagai pengawas internal, tidak berarti Inspektorat bersih dalam mengelola anggaran. Lihat saja Inspektorat Batubara yan
Hukum dan KriminalJAKARTA Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, menyampaikan bahwa Konklaf untuk memilih Paus pengganti Paus Fransiskus kemungkinan
AgamaDeliserdang Yayasan Perguruan Islam Terpadu (YP IT) Al Ikhwan sukses menggelar AI Fest atau Al Ikhwan Festival, sebuah festival pendidika
KomunitasBATAM Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pelabuhan Internasio
PemerintahanJAKARTA Sidang perdana gugatan uji materiil terhadap UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diajukan Ariel NOAH dan 28 m
EntertainmentKARANGANYAR Kepolisian Resor (Polres) Karanganyar berhasil menggagalkan peredaran pupuk subsidi yang dijual di luar wilayah seharusnya. Dal
Hukum dan KriminalJAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), absen dalam dua agenda sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Suraka
NasionalTOBA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba bekerja sama dengan Satker PJN Wilayah II dan Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Sumate
PemerintahanINDIA Pemerintah Pakistan mengambil langkah tegas dengan mengusir sejumlah pejabat diplomatik India dan menutup wilayah udaranya untuk pesa
InternasionalMEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Johanes Andy Tanbun Eugene alias Abun dengan pidana penjara selama 13 tahun atas perbuat
Hukum dan Kriminal