JAKARTA -Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespons dengan serius aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh massa yang mengatasnamakan Aliansi Industri Kecil Menengah (IKM), Pekerja, dan Masyarakat Tekstil Indonesia terkait maraknya impor ilegal. Demonstrasi ini berlangsung di depan kantor Kemenkeu dengan tuntutan agar pemerintah mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah ini yang telah berdampak pada industri domestik, terutama industri tekstil.
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, mengungkapkan bahwa Kemenkeu menghormati setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dalam bentuk unjuk rasa. Aspirasi tersebut akan dicatat secara teliti dan didiskusikan secara internal untuk mencari solusi yang tepat.
“Setiap demonstrasi di Kemenkeu dan unit vertikalnya menjadi perhatian kami. Aspirasi yang disampaikan akan kami catat, perhatikan, dan kita akan berdialog dengan baik untuk mencari solusi bersama,” ujar Prastowo kepada detikcom.
Baca Juga:
Dalam menanggapi aksi unjuk rasa, Kemenkeu telah memiliki prosedur tetap (SOP) yang melibatkan kerja sama dengan kepolisian untuk pengamanan dan juga audiensi dengan perwakilan massa. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa aspirasi yang disampaikan dapat didengar dengan baik dan direspons secara tepat.
Unjuk rasa tersebut menyoroti kekhawatiran serius terhadap dampak maraknya impor ilegal terhadap industri tekstil dalam negeri. Massa mengungkapkan bahwa masuknya barang-barang impor ilegal telah menyebabkan banyak perusahaan dalam negeri mengalami kesulitan dalam bersaing dan bahkan menghadapi penurunan produksi serta pemutusan hubungan kerja (PHK).
Baca Juga:
Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), yang berada di bawah naungan Kemenkeu sebagai pengawas masuknya produk impor, juga disoroti dalam unjuk rasa ini. Massa menegaskan harapan mereka agar DJBC dapat lebih efektif dalam melindungi pasar domestik dari ancaman impor ilegal, khususnya di sektor tekstil.
Aksi ini juga menggarisbawahi tanggung jawab Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mengambil langkah-langkah yang lebih proaktif dan bertanggung jawab terhadap masalah ini. Para demonstran menuntut agar pemerintah lebih tegas dalam mengatur masuknya barang impor agar tidak merugikan industri dalam negeri dan buruh-buruh lokal.
Secara keseluruhan, unjuk rasa ini mencerminkan ketegangan yang ada antara kepentingan industri domestik dan tantangan globalisasi perdagangan. Kemenkeu diharapkan untuk tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mengambil langkah-langkah konkret untuk melindungi kepentingan ekonomi dalam negeri sambil mempertimbangkan peraturan internasional yang berlaku.
(N/014)
BATUBARA Meski sebagai pengawas internal, tidak berarti Inspektorat bersih dalam mengelola anggaran. Lihat saja Inspektorat Batubara yan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, menyampaikan bahwa Konklaf untuk memilih Paus pengganti Paus Fransiskus kemungkinan
Agama
Deliserdang Yayasan Perguruan Islam Terpadu (YP IT) Al Ikhwan sukses menggelar AI Fest atau Al Ikhwan Festival, sebuah festival pendidika
Komunitas
BATAM Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pelabuhan Internasio
Pemerintahan
JAKARTA Sidang perdana gugatan uji materiil terhadap UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diajukan Ariel NOAH dan 28 m
Entertainment
KARANGANYAR Kepolisian Resor (Polres) Karanganyar berhasil menggagalkan peredaran pupuk subsidi yang dijual di luar wilayah seharusnya. Dal
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), absen dalam dua agenda sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Suraka
Nasional
TOBA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba bekerja sama dengan Satker PJN Wilayah II dan Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Sumate
Pemerintahan
INDIA Pemerintah Pakistan mengambil langkah tegas dengan mengusir sejumlah pejabat diplomatik India dan menutup wilayah udaranya untuk pesa
Internasional
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Johanes Andy Tanbun Eugene alias Abun dengan pidana penjara selama 13 tahun atas perbuat
Hukum dan Kriminal
