bitvonline.com-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa per 17 Maret 2025 pukul 16.00 WIB, realisasi penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) telah mencapai Rp23,38 triliun.
Pembayaran THR untuk ASN di pemerintah pusat sudah mencapai 94,73 persen dari total alokasi anggaran, sementara pemerintah daerah masih mengalami keterlambatan.
"Saat ini, untuk pemerintah pusat, realisasi THR sudah hampir 95 persen, sementara untuk daerah, baru 11 pemerintah daerah yang berhasil mencairkan, dengan nilai sekitar Rp242,19 miliar," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi persnya.
Baca Juga:
Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp49,4 triliun untuk THR ASN tahun 2025.
Dari alokasi tersebut, sekitar Rp17,7 triliun diperuntukkan bagi ASN pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri. Sementara untuk kebutuhan ASN daerah, alokasi anggaran mencapai Rp19,3 triliun.
Baca Juga:
Pencairan THR untuk pegawai negeri sipil (PNS) di pemerintah pusat telah terealisasi sebesar Rp6,24 triliun untuk 734 ribu pegawai.
Selain itu, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) juga telah menerima Rp377,37 miliar untuk 98,84 ribu pegawai.
Pembayaran THR untuk anggota Polri telah mencapai Rp1,81 triliun untuk 457,24 ribu personel, sementara THR untuk prajurit TNI terealisasi sebesar Rp2,66 triliun untuk 474,95 ribu personel.
Lebih lanjut, Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa pembayaran THR untuk pensiunan telah mencapai Rp11,57 triliun, atau sekitar 98,18 persen dari total anggaran.
Pembayaran untuk pensiunan disalurkan melalui PT Taspen sebesar Rp10,19 triliun, sedangkan untuk penerima pensiunan dari PT Asabri mencapai Rp1,38 miliar.
Pemerintah terus mengimbau agar pemerintah daerah segera melakukan langkah-langkah percepatan untuk menuntaskan pencairan THR.
"Kami harap pemerintah daerah bisa segera melakukan pencairan minggu ini, setelah proses administrasi dan peraturan kepala daerah selesai," tambahnya.
MEDAN Seorang ibu rumah tangga berinisial NPK (40) hampir saja mengakhiri hidupnya dengan melompat dari Jembatan Layang Amplas, Medan, pada
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut), Surya, mengikuti rapat koordinasi (Rakor) secara virtual yang dipimpin oleh Menteri Da
Nasional
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU), Diana Kusumastuti, me
Pemerintahan
JAKARTA Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mengonfirmasi bahwa Revisi UndangUndang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional In
Politik
JAMBI Polda Jambi menggelar serangkaian acara tradisi penyambutan dan serah terima jabatan Kapolda Jambi yang baru, Irjen Pol Krisno Halom
Nasional
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berharap agar pembahasan revisi UndangUndang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) di
Nasional
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri berhasil membongkar kasus penipuan daring yang mengatasnamakan inves
Hukum dan Kriminal
BATU BARA Bupati Batu Bara Bapak Baharuddin Siagian, SH, M.Si berpesan bahwa menjaga silaturahmi adalah menjaga hubungan persaudaraan sesa
Pemerintahan
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) tengah mempersiapkan program Sekolah Rakyat yang direncanakan mulai menerima siswa
Pendidikan
JAKARTA Menteri Pertanian Amran Sulaiman menindak tegas dengan mencopot Dani Satrio dari jabatannya sebagai Pimpinan Wilayah Badan Urusan L
Ekonomi
