JAKARTA – Presiden Joko Widodo kembali menjadi sorotan publik setelah menandatangani pemberian tunjangan kinerja bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hanya dua hari menjelang pemungutan suara Pemilu 2024. Kontroversi ini muncul setelah sebelumnya pembagian bantuan sosial (bansos) juga menuai berbagai kritik.
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menjelaskan bahwa pemberian tunjangan ini sudah direncanakan sejak tahun 2023. Menurutnya, aturan tentang tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu telah diusulkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) pada bulan Oktober 2023. Penilaian indeks reformasi birokrasi (RB) Sekretariat Jenderal Bawaslu oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada tahun 2021 menjadi dasar kenaikan tunjangan tersebut.
Baca Juga:
Besaran kenaikan tunjangan ini, dari semula 60 persen menjadi 70 persen, juga telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Ari menegaskan bahwa kenaikan tunjangan ini tidak hanya berlaku untuk Bawaslu, tetapi juga untuk kementerian dan lembaga lainnya, sesuai dengan usulan dari Kemenpan RB.
Baca Juga:
Meskipun begitu, Ari tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengapa aturan kenaikan tunjangan ini baru ditandatangani oleh Presiden Jokowi dua hari sebelum pemungutan suara Pemilu.
Di sisi lain, putri sulung Abdurahman Wahid, Alissa, menyuarakan kecurigaannya terkait waktu pemberian tunjangan kinerja bagi Bawaslu menjelang pemungutan suara. Meskipun ia mendukung pemberian tunjangan tersebut, Alissa bertanya-tanya mengenai dampaknya serta alasan mengapa hal tersebut dilakukan pada saat yang sangat dekat dengan pelaksanaan Pemilu.
Pernyataan Alissa disampaikan melalui akun Twitter pribadinya, @Alissa_Wahid, yang menarik perhatian banyak pihak. Dalam cuitannya, Alissa menunjukkan keprihatinannya terhadap situasi tersebut, mempertanyakan alasan di balik keputusan tersebut dan potensi dampaknya pada proses Pemilu.
Kontroversi ini menimbulkan berbagai spekulasi dan pertanyaan dari masyarakat, serta menyoroti pentingnya transparansi dan kejelasan dalam kebijakan pemerintah terkait proses pemilu yang demokratis dan adil.
(FZ/011)
MEDAN Sebuah pangkalan gas subsidi ukuran 3 kilogram yang berada di Jalan Pertahanan, Kecamatan Patumbak, menjadi sasaran pencurian. Para p
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengeluarkan arahan resmi mengenai efisiensi anggaran dalam rangka meningkatkan peng
Nasional
ACEH Empat orang warga Aceh berinisial I, F, E, dan M ditangkap oleh polisi karena diduga hendak mengedarkan narkotika jenis sabu seberat 1
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, telah menonaktifkan Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas
Pemerintahan
MAKASSAR Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam beberapa hari terakhir mengakibatka
Peristiwa
BITVONLINE.COM Mengonsumsi sayuran sebagai bagian dari pola makan sehat dapat menjadi salah satu cara efektif untuk mendukung penurunan gul
Serba Serbi Kehidupan
JAKARTA Kericuhan terjadi dalam aksi unjuk rasa sopir truk di Jalan Yos Sudarsi, dekat Tower Pelindo, Jakarta Utara, pada Selasa (11/2/2025
Nasional
JAKARTA Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Ibrahim Palino, bersama Wakil Ketua PN Jakut, melaporkan pengacara Razman Nasution ke B
Hukum dan Kriminal
SULTENG Sebuah kebakaran terjadi di pusat perbelanjaan The Park Kendari yang terletak di Jalan Brigjen Majid Yoenoes, Kelurahan Bende, Kota
Peristiwa
JAKARTA Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, melantik enam tokoh nasional dan artis menjadi Staf Khususnya di Kantor Kementerian Pertah
Berita