JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia menyampaikan komitmennya untuk mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) melakukan investigasi terhadap insiden penembakan yang menewaskan satu Warga Negara Indonesia (WNI) dan melukai empat lainnya. Insiden tersebut melibatkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Selangor, pada 24 Januari 2025.
Penembakan yang terjadi di tengah laut tersebut diduga melibatkan aparat Malaysia yang tengah melakukan patroli di perairan tersebut. Komnas HAM mendesak agar investigasi dilakukan secara independen dan transparan, dengan harapan mendorong penegakan hukum yang berperspektif hak asasi manusia.
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan SUHAKAM untuk mendalami peristiwa ini, mengingat hubungan baik antara kedua lembaga tersebut dalam hal berbagi informasi mengenai isu HAM yang menjadi perhatian bersama. Dalam keterangannya, Atnike menjelaskan bahwa kerja sama ini berlangsung dalam kerangka Forum Komnas HAM Asia Tenggara (SEANF), yang terdiri dari negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Timor Leste, dan Myanmar. Komnas HAM Indonesia saat ini memegang posisi sebagai Ketua SEANF untuk periode 2024-2025.”Komnas HAM akan mendorong SUHAKAM untuk melakukan investigasi atas peristiwa penembakan tersebut secara independen dan transparan, serta mendorong proses penegakan hukum yang berperspektif HAM,” ujar Atnike saat dihubungi.
Baca Juga:
Sejauh ini, Komnas HAM juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri dan KBRI di Kuala Lumpur, untuk mengupayakan langkah-langkah yang diperlukan. Langkah-langkah tersebut mencakup pengiriman Nota Diplomatik kepada Pemerintah Malaysia serta mendesak Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk memperkuat tata kelola perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI).
Menurut Atnike, Komnas HAM berfokus pada perlindungan hak-hak PMI, terutama dalam kasus penembakan yang menimpa lima pekerja migran Indonesia ini. Selain itu, Komnas HAM berharap Pemerintah Indonesia dapat memastikan pemenuhan hak-hak pekerja migran, sesuai dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia sejak 2012.
Baca Juga:
Peristiwa penembakan ini menambah daftar panjang masalah perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Kejadian tersebut bermula pada Jumat, 24 Januari 2025, ketika petugas patroli APMM menembaki kapal yang membawa lima PMI. Akibat penembakan ini, satu PMI tewas dan empat lainnya mengalami luka-luka, dan mereka dirawat di rumah sakit di wilayah Selangor. Jenazah korban yang meninggal dunia telah dipulangkan ke kampung halamannya di Riau.Pemerintah Indonesia, melalui Komnas HAM, berharap insiden ini menjadi momentum bagi perbaikan sistem perlindungan pekerja migran Indonesia agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
(trbn)/(johansirait)
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengunjungi Istana Kepresidenan untuk melaporkan hasil inspeksi me
Ekonomi
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk menolak gugatan sengketa hasil pemilu Pilkada Sumatera Utara (Sumut) 2024 yang diaj
Politik
JAKARTA Peristiwa tragis terjadi di Pamulang, Tangerang, Senin (3/2/2025) kemarin, ketika seorang wanita berusia 62 tahun, Yonih, meninggal
Ekonomi
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan efisiensi anggaran perjalanan dinas sebesar Rp 399,4 miliar sesuai dengan Instruksi Presiden (
Nasional
SEMARANG Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap praktik prostitusi terselubung yang berop
Hukum dan Kriminal
SUMUT Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil Pilbup Kabupaten Tapanuli Utara yang digugat oleh pasangan Satika Simamora
Berita
KALIMANTAN BARAT Ratusan pelajar Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Mempawah, Kalimantan Barat, menggelar aksi demonstrasi pada Selasa (
Pendidikan
JAKARTA Ratusan dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) melakukan a
Nasional
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa ia baru saja menerima telepon dari Presiden Prab
Ekonomi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melangkah tegas dengan mencegah Agustiani Tio dan suaminya bepergian ke luar negeri. Lan
Politik