JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, memimpin rapat koordinasi evaluasi kebijakan pendidikan untuk tingkat dasar dan menengah di Sheraton Hotel Gandaria, Jakarta Selatan, pada Senin (11/11). Dalam kesempatan tersebut, Gibran menyoroti sejumlah isu yang menjadi perhatian utama dalam sistem pendidikan, khususnya yang terkait dengan kebijakan zonasi dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Dalam sambutannya, Gibran mengungkapkan pengalaman pribadi ketika ia menjabat sebagai Wali Kota Solo, di mana banyak keluhan diterima terkait dengan pelaksanaan zonasi, Merdeka Belajar, serta ujian nasional. Gibran menegaskan, meskipun zonasi merupakan kebijakan yang baik untuk pemerataan akses pendidikan, tetapi implementasinya di lapangan sering kali menemui kendala, terutama terkait dengan ketidakseimbangan jumlah guru di berbagai daerah.
“Zonasi ini adalah program yang baik, tetapi ada tantangan besar di lapangan. Seperti yang saya sampaikan waktu menjabat sebagai wali kota, masalah zonasi ini selalu sama tiap tahun. Terkadang ada daerah yang kekurangan guru, sementara di daerah lain justru terjadi kelebihan. Ini menjadi masalah yang harus segera kita cari solusinya,” ujar Gibran.
Mendikbudristek, Abdul Mu’ti, yang hadir dalam rapat tersebut, turut memberikan masukan terkait kebijakan zonasi dan PPDB. Gibran mengatakan bahwa ia telah berdiskusi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti untuk mengevaluasi kebijakan tersebut agar dapat lebih efektif dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang menghadapi tantangan terkait jumlah guru dan fasilitas pendidikan.
Gibran menambahkan, masalah zonasi sering kali terkait erat dengan fenomena perpindahan domisili menjelang PPDB. Hal ini menyebabkan sejumlah orang tua murid melakukan manuver untuk memastikan anak mereka dapat diterima di sekolah-sekolah tertentu yang lebih diinginkan, sebuah praktik yang kerap memunculkan ketimpangan dalam sistem pendidikan.
